Breaking News:

Sumbar Raih Opini WTP Keuangan 9 Kali Berturut-turut, Mahyeldi: Kita Tindaklanjuti Catatan dari BPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar saat rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Jumat (7/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumbar 2020. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan itu diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar saat rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Jumat (7/5/2021).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, peringkat ini merupakan yang ke 9 kalinya didapatkan secara berturut-turut oleh Pemprov Sumbar.

Baca juga: Perda AKB di Sumbar Segera Direvisi, Gubernur Mahyeldi: Lebih Cepat Lebih Baik

Baca juga: THR ASN dan Non ASN Lingkup Pemprov Sumbar Segera Cair, Bakeuda: Tunggu Hasil Fasilitasi Pergub

"Pemprov Sumbar patut bersyukur dengan prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan yang berhasil dipertahankan untuk ke sembilan kali berturut-turut dari 2012 sampai 2020," tutur Mahyeldi.

Ia mengatakan prestasi kali ini didapat berkat komitmen bersama dalam upaya perbaikan yang dilakukan terhadap laporan keuangan serta melaksanakan tindaklanjut atas temuan.

Mahyeldi berharap ketaatan Pemprov Sumbar pada pengaturan keuangan akan lebih meningkat lagi ke depannya.

"Kita akan segera menindaklanjuti sejumlah catatan dari BPK yang akan dikerjakan 60 hari ke depan. Jangan sampai terjadi pengulangan kesalahan," tegas Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua DPRD Supardi mengatakan meraih WTP bukan berarti tidak ada kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menuturkan, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran. 

Akan tetapi permasalahan tersebut, masih dalam batas toleransi yang diberikan.

Namun demikian beberapa temuan tersebut mesti ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan OPD terkait.

"Jangan sampai membuat kita menjadi lalai. Mudah-mudahan dari hasil LHP BPK bisa ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan, apa yang direkomendasikan BPK bisa diwujudkan," harap Supardi. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved