Breaking News:

Perintah Gubernur Sumbar kepada SKPD Setelah Terima LHP Laporan Keuangan dari BPK

Mahyeldi berharap seluruh OPD dan jajaran Pemprov Sumbar dapat memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap instruksi tersebut.

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: afrizal
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Gubernur Sumbar Mahyeldi saat memberi sambutan pada rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Jumat (7/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat mengingatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) agar tetap melaksanakan tugas dengan maksimal dan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

"Segera laksanakan tindaklanjut temuan pada kesempatan pertama dan harus tuntas sesuai rencana aksi yang sudah saya tandatangani yaitu paling lama 60 hari dimulai dari hari ini," tegas Mahyeldi.

Instruksi tersebut disampaikan Mahyeldi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar saat rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Sumbar Raih Opini WTP Keuangan 9 Kali Berturut-turut, Mahyeldi: Kita Tindaklanjuti Catatan dari BPK

Baca juga: Perda AKB di Sumbar Segera Direvisi, Gubernur Mahyeldi: Lebih Cepat Lebih Baik

Mahyeldi berharap seluruh OPD dan jajaran Pemprov Sumbar dapat memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap instruksi tersebut.

Lebih lanjut Mahyeldi menyampaikan LHP BPK RI akan dimanfaatkan untuk membantu fungsi pengawasan, penganggaran, dan meningkatkan pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Kalau boleh kami ibaratkan, BPK RI ini adalah sekelompok orang-orang yang akan menyelamatkan kita para pejabat pemerintahan di akhirat kelak."

"Kenapa? Di dunia ini seluruh kegiatan yang kita lakukan dalam pengelolaan pemerintahan dilakukan pemeriksaan oleh BPK."

"Kemudian memberikan catatan-catatan yang mesti diperbaiki, mana yang mesti dikembalikan ketika ada uang-uang yang tidak memenuhi aturan yang kita gunakan," ujar Mahyeldi.

Oleh karena itu, Mahyeldi mengatakan BPK RI penyelamat. 

Dia berharap dengan temuan atas pemeriksaan yang telah dilakukan dapat ditindaklanjuti.

Catatan-catatan yang diberikan akan dituntaskan dalam waktu yang lebih cepat. 

"Kepala SKPD terkait nantinya juga melaksanakan, jangan tunggu, jangan-jangan nanti kita kena Covid-19, lalu meninggal. Repot lagi, segeralah kembalikan. Ketika ada catatan dari BPK, segera tunaikan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya," tutur Mahyeldi. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved