Breaking News:

Corona Sumbar

Perda AKB Covid-19 Sumbar Bakal Direvisi, Ketua DPRD Supardi Ungkap Alasannya

Pemerintah Provinsi Sumbar bakal merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

Istimewa
Pelanggar Perda AKB di Padang diberikan sanksi membersihkan jalan, Kamis (15/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumbar bakal merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Kamis (29/4/2021). 

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan usulan revisi tersebut berawal dari rekomendasi Kapolda Sumbar dan Danrem 032 Wirabraja Sumbar. 

Baca juga: Sudah 30.707 Pelanggar Perda AKB di Sumbar Dijatuhi Sanksi, Terhitung Sejak 1 Januari 2021

Baca juga: Sudah 17.674 Orang Pelanggar Perda AKB di Sumbar Dihukum, Mayoritas Sanksi Kerja Sosial

Sejauh ini, kata Supardi, Forkopimda sangat intens memposisikan diri sebagai bagian dari apa yang dirasakan di Sumbar.

"Kita akui memang Perda ini dibikin secara terburu-buru. Itu Perda pertama di Indonesia. Tentunya masih banyak pasal-pasal yang masih tergantung dan masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat," kata Supardi.

Dikatakan Supardi, secara eksplisit revisi Perda AKB telah disetujui oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.

Begitu pula dengan Anggota DPRD yang hadir, mereka mendesak agar Pemprov segera melakukan revisi Perda tersebut.

Menurut Supardi, merevisi Perda tersebut tidak memakan waktu yang cukup lama. 

"Ini darurat dan kebutuhan mendesak. Revisi diusahakan sebelum lebaran sudah dilakukan sehingga saat lebaran sudah bisa diterapkan dan digunakan," tegas Supardi.

Baca juga: UPDATE Corona Sumbar Kamis (29/4/2021), 286 Positif, Jubir Covid-19: Aktifkan Lagi Tempat Karantina

Baca juga: UPDATE Positif Covid-19 di Pesantren Ar Risalah Bertambah Jadi 245 Orang, Siswa Diisolasi di Sekolah

Beberapa hal yang perlu direvisi antara lain masalah sanksi yang belum memberikan efek jera, masalah kewenangan dalam penegakkan disiplin dalam hal ini Satpol PP Provinsi sehingga membuat asumsi berbeda oleh pemerintah kota dan kabupaten, dan masih banyak yang lainnya. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: afrizal
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved