Breaking News:

Baru Rp 1,1 Miliar Kerugian Daerah yang Dikembalikan, Dugaan Mark Up Dana Hand Sanitizer Sumbar

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Yusnadewi mengungkap dana senilai Rp 49 miliar yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Media Workshop BPK Hasil Pemeriksaan BPK Sumbar Semester II 2020, Kamis (25/2/2021) 

"Rekomendasi itu misalnya pemberian sanksi. Ini juga belum dilakukan," tambah Yusnadewi.

Yusnadewi mengungkap alasan kenapa membuat rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan.

Sebab, PNS itu ada penegakkan disiplin dan harusnya mengacu ke hal tersebut.

"Ini sudah pelanggaran ringan, menengah atau berat. BPK tidak berhak memberikan sanksi, yang berhak memberikan sanksi pemerintah Provinsi Sumbar," terang Yusnadewi.

Yusnadewi menyebut, di luar Rp4,9 miliar itu bisa saja masih ada masalah. 

BPK berharap punya waktu untuk menelusuri pada saat pemeriksaan atas LHPD nanti.

"Kenapa kita pertanyakan ini pembayaran tunai, ini karena Pemprov Sumbar sudah menerapkan nagari cash management, bekerja sama dengan Bank Nagari."

"Tidak ada lagi pembayaran tunai, seharusnya bisa transfer. Ini yang kita curigai, kenapa tunai? 
Itu yang menjadi titik indikasi yang harus kami telusuri," imbuh Yusnadewi.

Baca juga: Dugaan Mark Up Dana Hand Sanitizer, Pansus DPRD Sumbar: Harga dari Rp 9 Ribu Menjadi Rp 35 Ribu

Terkait Temuan LHP

Dilansir TribunPadang.com,  BPK Perwakilan Sumbar menjelaskan terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap penggunaan dana Penanganan Covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved