Dana Covid-19 Sumbar Rp 49 Miliar Diduga Diselewengkan, DPRD Bentuk Pansus, BPBD Membantah

"Dalam pengadaan handzanitizer itu terjadi pemahalan harga. Hal itu menurutnya diakui oleh Kepala BPBD Sumbar saat rapat bersama pansus," jelas Novrizon.

Bahkan, lanjutnya, Kepala BPBD Sumbar mengakui istrinya mendapat untung Rp 5 ribu setiap botol. Harga dari Rp 9 ribu menjadi Rp 35 ribu.

Baca juga: 11 Kepala Daerah di Sumbar Dilantik 26 Februari, Gubernur dan Wagub Maret 2021

"Itu baru satu item yang kami dalami, belum lagi yang lain seperti kacamata, masker, azmat dan lainnya," imbuh Novrizon.

Pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan BNPB di Jakarta.

Konsultasi itu sebagai pembanding harga-harga di pengadaan alat covid-19 tersebut.

Menurut Novrizon, pansus akan terus bekerja hingga persoalan tuntas.

Selain BPBD, juga bakal diadakan pertemuan dengan OPD lainnya.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Paripurna Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wagub Sumbar

Saat dikonfirmasi TribunPadang.com, Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman menjelaskan, pihaknya sudah memberikan klarifikasi kepada Pansus.

Menurutnya, dalam keadaan extraordinary (luar biasa), pembelian-pembelian dalam rangka percepatan penanganan covid-19 tidak diatur secara resmi.

"SOP dan petunjuk teknis tak ada, kita disuruh bekerja, bekerja dan menyiapkan."

"Ini kita lakukan, dalam pelaksanaan kegiatan dari hasil LHP BPK ada temuan Rp 4,9 miliar," ungkap Erman Rahman.

Baca juga: Siswa SMPN 10 Padang Positif Covid-19 Bertambah Jadi Lima Orang, Pembelajaran Tatap Muka Dibolehkan

Menurut Erman Rahman, memang terjadi kemahalan pada kondisi waktu itu dalam pembelian barang.

Akan tetapi, katanya, hal itu wajar-wajar saja karena barang sulit, permintaan tinggi.

Di sisi lain, Satgas diminta untuk memenuhi kebutuhan.

"Karena saat itu kebutuhan masyarakat itu nomor satu. Jangan sampai tidak ada."