Masyarakat Terdampak Tol Padang-Pekanbaru di Lima Puluh Kota Ngadu ke Ombudsman
Perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Terdampak Tol mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Kamis (28/1/2021).
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
lihat foto
Menurut Ezi, diduga terjadi kesimpangsiuran informasi dan tidak konsistennya penyelenggara dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Dikatakan apa yang dilakukan masih tahap awal dan masih tahap rencana serta bisa saja berubah, tapi seakan-akan ada intervensi dan intimidasi ke masyarakat.
Baca juga: Terowongan Jalan Tol Pekanbaru - Padang Dibangun Jepang? Wagub Sumbar Nasrul Abit Ungkap Pertemuan
Baca juga: POPULER SUMBAR: Pembangunan Terowongan Tol Pekanbaru - Padang, Mengintip Rumah Kelahiran Tan Malaka
"Dikatakan, jika masyarakat masih menolak, jalan tol tidak akan ada di Sumbar."
"Jadi, kami yang terdampak seakan-akan dijadikan musuh bersama masyarakat Sumbar untuk menggagalkan upaya pembangunan jalan tol di Sumbar ini," terang Ezi.
Meluruskan Informasi
Menurut Ezi, hal itu mesti diluruskan dan melalui Ombudsman diharapkan bisa meluruskan informasi-informasi yang keliru terhadap perjuangan masyarakat.
Ezi ingin Ombudsman bisa memfasilitasi, bertemu dan hiring (hearing) atau dengar pendapat juga dengan pemegang kebijakan dalam hal ini gubernur.
Sehingga gubernur bisa merasakan apa yang mereka rasakan guna menjadi pertimbangan kepala daerah untuk mengambil kebijakan.
Luas yang terdampak pembangunan tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru di Lima Puluh Kota
Data citra satelit pakar geografi Universitas Bung Hatta, yang paling terdampak ialah lahan sawah seluas 269.277 hektar.
Kemudian ladang itu 196.851 hektare, perkebunan seluas 82.955 hektar, pemukiman dan pusat kegiatan 30.675 hektar.
Lainnya seperti sungai dan hutan rimba itu meliputi 17 persennya.
Sementara ada 539 titik rumah yang terdampak. Kalau sekiranya satu rumah 2 KK, ada sekitar 1.000 lebih KK. Satu KK dua hingga tiga orang, sehingga ada sekitar 3 ribu atau 4 ribu jiwa yang terkena.
Ezi mempertanyakan, apakah hal itu sudah diestimasi nilainya oleh pemerintah atau pemegang kebijakan.
"Kenapa harus ngotot melalui jalan ini, kenapa melihat aspek fisik dan bangunan yang hanya diganti rugi."
