Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

KPU Sumbar Pelajari yang Jadi Keberatan Paslon NA-IC, Terkait Gugatan Hasil Pilkada ke MK

Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pem

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO
Ilustrasi: Mahkamah Konstitusi 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/12/2020).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Yanuk Sri Mulyani saat dimintai tanggapan, mengakui pihaknya sudah menerima informasi tersebut.

Ia mengatakan, Paslon memang memiliki hak untuk mengajukan gugatan.

"KPU sendiri tentu akan mempelajari dulu gugatan itu, apa saja keberatan yang diajukan ke MK," kata Yanuk Sri Mulyani saat dihubungi Rabu sore.

Ia menambahkan, pihaknya menunggu informasi dari MK secara resmi.

Sebab hal itu nanti akan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). 

"Soal keberatan yang disampaikan sudah kita jelaskan di pleno, terkait alasan 4 kabupaten kota tidak menggunakan kotak suara dalam menyampaikan hasil rekapnya ke KPU provinsi," tutur Yanuk.

Kemudian terkait dana kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, iklan media cetak dan elektronik Paslon 04 yang jumlahnya nol di laporan dana kampanyenya, Yanuk membenarkan memang yang disampaikan itu jumlanya nol. 

Namun pihaknya tetap akan melihat hasil audit dari akuntan publik. 

"Terkait permohonan untuk mendiskualifikasi paslon 04, kita KPU tentu menunggu hasil dari MK."

"Apakah menurut MK bisa dilakukan seperti itu atau tidak, prinsipnya kita menindaklanjuti apa yang diputuskan MK," tutup Yanuk Sri Mulyani.

Baca juga: Nasrul Abit-Indra Catri Resmi Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Sumbar ke MK

Baca juga: Cagub Sumbar Nasrul Abit: Jangan Berkecil Hati, Perang Belum Selesai

Daftarkan Gugatan 

Dilansir TribunPadang.com, Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri resmi mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/12/2020).

Hal itu dibenarkan kuasa Hukum Nasrul Abit - Indra Catri (NA - IC), Vino Oktavia saat dihubungi TribunPadang.com, Rabu sore.

"Poin gugatan kita adalah pelanggaran yang dilakukan KPU pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara."

"Hal itu menimbulkan cacat hukum di proses rekapitulasi hasil di tingkat provinsi," kata Vino Oktavia.

Baca juga: Tri Suryadi-Taslim Ajukan Gugatan ke MK, KPU Padang Pariaman: Sama-sama Kawal Prosesnya

Vino Oktavia menerangkan, dalam hal ini ada empat kabupaten kota, yakni Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Padang Pariaman yang menyerahkan hasil rekapitulasi tanpa kotak suara.

Menurut Vino, seharusnya hasil rekap dimasukkan ke dalam kotak suara, disegel, dan diserahkan ke KPU untuk dilakukan rekap di tingkat provinsi.

"Bukti yang kita berikan, ada berita acara catatan khusus dan kejadian kusus di waktu proses rekapitulasi," ungkap Vino.

Selanjutnya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 04 Mahyeldi-Audy.

Baca juga: Pilkada Padang Pariaman, Tri Suryadi-Taslim Ajukan Gugatan ke MK, Kuasa Hukum Tunggu Panggilan

Dimana, Paslon 04 menerima sumbangan dana kampanye tapi tidak dilaporkan.

Kemudian memberikan laporan tidak benar dalam pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

"Buktinya laporan dana kampanye Paslon 04," tegas Vino.

Ia menambahkan, dana yang diterima dan dikeluarkan tidak dilaporkan selama masa kampanye 26 hingga 5 Desember.

Padahal, hampir di seluruh kabupaten dan kota paslon 04 melakukan tatap muka dan pertemuan terbatas.

Baca juga: Paslon Hendrajoni-Hamdanus Gugat Hasil Pilkada Pesisir Selatan ke MK, KPU: Kami Hormati

Selain itu, Paslon 04 juga beriklan di media cetak maupun eletronik.

"Tapi laporannya nol rupiah. Mana logis?Konsumsi saja harus dilaporkan. Intinya kita minta 04 didiskualifikasi sebagai Paslon," tutur Vino.

Saat ini pihaknya tengah menunggu dari MK. MK akan memberitahukan perkembangan selanjutnya.

"Biasanya MK memberikan kesempatan tiga hari untuk perbaikan permohonan sebelum difinalkan untuk dibawa ke sidang," tutup Vino. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved