Pilkada Sumbar 2020

Pilkada Sumbar 2020, Penyelenggara Pemilu hingga KPPS dan Linmas Wajib Ikut Rapid Test

Diikuti 49 Paslon, KPU Pastikan Pilkada Serentak 2020 di Sumbar Aman, Sehat, dan Demokratis

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TribunPadang.com/rizkadesriyusfita
KPU Sumbar melakukan sosialisasi terkait persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumbar, Minggu (15/11/2020) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat (Sumbar), akan berlangsung di 11 kabupaten, 2 kota dan 1 di provinsi. 

Dalam catatan KPU Sumbar, ada 49 pasangan calon yang akan bertarung 9 Desember mendatang.

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay mengatakan, dari 49 Paslon itu atau dari 98 calon tersebut itu incumbent sebanyak 20 orang.

Kemudian ada anggota DPR, DPD, DPRD sebanyak 15 orang, TNI Polri 3 orang, ASN 9 orang, pegawai BUMD 3 orang, pensiunan 3 orang, dan swasta 45 orang.

Baca juga: Soal Baliho Calon Gubernur Sumbar yang Difasilitasi KPU, Izwaryani: Sudah Sesuai Aturan

Baca juga: Pertanyakan soal Baliho Cagub yang Difasilitasi KPU, Bawaslu Sumbar Gelar Rapat Pleno

"Para calon memang dominan dari swasta," kata Gebril Daulay.

Gebril Daulay menambahkan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 prinsipnya tidak hanya luber dan jurdil, tetapi aman sehat dan demokratis.

Karena itu KPU mengeluarkan regulasi yang mewajibkan seluruh penyelenggara pemilu, termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas untuk melaksanakan rapid test.

Kewajiban menjalani rapid test tertuang dalam ketentuan KPU terkait penyelenggaraan pilkada serentak. 

"KPU harus memastikan yang akan berinteraksi dengan pemilih adalah orang-orang yang tidak positif covid-19."

"Mereka harus sehat sehingga masyarakat merasa aman dan yakin datang ke TPS," jelas Gebril Daulay.

Baca juga: Yanuk Sri Mulyani Gantikan Amnasmen jadi Ketua KPU Sumbar, Ada Rolling Jabatan Komisioner

Gebril Daulay juga menyebut proses rekruitmen KPPS sudah selesai, dan mereka akan mulai bekerja pada 24 November hingga 23 Desember 2020.

KPU kabupaten kota, sebut Gebril Daulay, sudah berkoordinasi dengan Dinkes setempat untuk proses pelaksanaan rapid tes tersebut.

"Karena jumlanya banyak diatur waktu dan tempatnya. Proses rapid test dilakukan di masing-masing puskesmas sehingga tidak terjadi penumpukan," terang Gebril Daulay. (*)

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved