Breaking News:

Ditolak Berbagai Pihak, Pemko Padang akan Tinjau Ulang Larangan Pesta Perkawinan

Surat edaran yang dikeluarkan Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menulai penolakan, termasuk Asosiasi Jasa Pesta (AJP) Padang.

Penulis: Rima Kurniati | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rima Kurniati
Sejumlah pelaku usaha jasa pesta melakukan audiensi dengan Pemko Padang soal ederan pelarangan pesta perkawinan, Rabu (21/10/2020) di Balai Kota Padang 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Surat edaran yang dikeluarkan Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menulai penolakan, termasuk Asosiasi Jasa Pesta (AJP) Padang.

Sejumlah pelaku usaha jasa pesta melakukan audiensi dengan Pemko Padang soal ederan pelarangan pesta perkawinan, Rabu (21/10/2020) di Balai Kota Padang.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Padang Arfian mengatakan tuntukan dari pelaku usaha untuk mencabut surat edaran akan dijadikan pertimbangkan.

Baca juga: Pemko Padang Maksimalkan Pengawasan Tempat Usaha, Diajurkan Layanan Take Away

Baca juga: Pemko Padang Kembali Larang Warga Gelar Pesta Perkawinan, Berlaku Mulai 9 November 2020

Baca juga: Kasus Covid-19 di Padang Melonjak, ASN Pemko Padang Jalani Work From Home

"Kemudian, mereka juga siap bekerja sama untuk menerapkan lebih ketat acara pesta pernikahan itu," kata Arfian usai audiensi, Rabu, (21/10/2020).

Menurutnya, jika larangan pesta perkawinan dicabut, pihak asosiasi jasa pesta juga berkomintmen menerapakan protokol kesehatan.

"Karena mendadak hadir, saya hanya memfasilitasi saja, untuk tinjau ulang ini juga akan kita rapatkan dengan internal Pemko Padang," ujarnya.

Baca juga: Pemko Padang Sosialisasikan Perda AKB di Pasar Raya, Plt Wali Kota: Mulai Berlaku 10 Oktober 2020

Baca juga: Dubes India Bahas Kerja Sama Government Employee dengan Pemko Padang

Baca juga: Pemko Padang Mau Bikin Perda AKB Pula, Pengamat Hukum Tata Negara: Cukup Gunakan Perda Provinsi

Arfian mengatakan kepastian pencabutan surat edaran tersebut harus dirapatkan terlebih dahulu.

Pencabutan surat edaran juga ditentukan berdasarkan keputusan Plt Wali Kota Padang.

"Karena surat larangan pesta perkawinan ini BPBD yang menerbitkan. Makanya akan dilaporkan ke wali, dan dirapatkan, keputusan tetap di Pak Wali," ujarnya.

Menurutnya, Kemungkinan larangan pesta perkawinan ini bisa saja ditinjau, jika kasus Covid-19 menurun.

Baca juga: Pemko Padang Imbau Warga Pasang Bendera Merah Putih Setegah Tiang Besok 30 September 2020

Baca juga: Pemko Padang Salurkan Dana Intensif Daerah Rp 3,8 M, Mahyeldi: Pembangunan Fisik Pasar Tradisional

"Karena kita kemarin sudah audiensi dengan seniman, Pak Wali mengatakan sepanjang kita sepakat, untuk bisa menurunkan kasus, maka dicabut," ujarnya.

Selain itu, standart operasional (SOP) pesta perkawinan juga akan ditingkat atau diperketat.

"Pembatasan jarak benar diatur dalam pesta ini, kemudian jumlah undangan yang datang dan lainnya," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved