Breaking News:

Pemko Padang Maksimalkan Pengawasan Tempat Usaha, Diajurkan Layanan Take Away

Pemerintah Kota Padang akan maksimalkan pengawasan pada tempat usaha, tempat hiburan yang ada di Kota Padang

Penulis: Rima Kurniati | Editor: Mona Triana
TRIBUNPADANG.COM/RIMA KURNIATI
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Arfian 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Kota Padang akan maksimalkan pengawasan pada tempat usaha, tempat hiburan yang ada di Kota Padang.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang dengan Nomor.870.743/BPBD-Pdg/X/2020 sebab semakin tingginya angka penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kota Padang.

Dalam edaran tersebut, dijelaskan retoran, rumah makan, kafe, bar dan karoeke masih diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan kapasitas isi hanya 50 persen dari kapasitas ruangan dan tempat duduk.

Baca juga: Dua Mobil Tabrakan dan Satu Motor Tersenggol di Jalan Raya Ampang Kota Padang, Korban Luka-luka

Baca juga: Kawanan Pencuri Bobol ATM di Kota Padang, Polisi : Total Kerugian Rp 250 Juta

Baca juga: Update Corona Sumbar 12 Oktober 2020: Bertambah 172 Positif, Kota Padang Mendominasi 132 Orang

Kemudian tempat usaha harus menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19 dan diutamakan layanan bawa pulang atau take away.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan Padang Arfian mengatakan batasan bagi pelaku usah ini sudah diberlakukan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Padang.

"Kedepannya mungkin akan kita maksimalkan pengawasam bagi restoran, kafe, tempat hiburan yang belum menerapkannya," kata Arfian, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Cipayung Plus Kota Padang Minta DPRD Sumbar Fasilitasi Uji Materi ke MK

Baca juga: Hujan dan Angin Kencang Terjang Satu Rumah Warga Kota Padang, Tim BPBD Salurkan Bantuan

Baca juga: Banjir di Kota Padang, Genangan di Mana-mana, Ketinggian Air Mencapai 80 Cm di Depan SDN 03 Alai

Arfian mengatakan bagi pelaku usaha yang kedapatan melanggar ketentuan protokol kesehatan disanksi sesuai Perwako no 49 tahun 2020.

"Dalam perwako itu, ada ketentuan bagi pelaku usaha dan jam operasional sudah ditentukan saat pengurusan izin, tidak ada perubahannya," tambahnya.

Arfian mengatakan sanksi yang diberikan berupa sanksi tertulis atau denda administratif. Denda paling sedikit Rp 1.500.000 atau paling banyak Rp 2.500.000.

Baca juga: Hujan Guyur Kota Padang, BPBD : Waspadai Debit Air Meningkat, Potensi Sebabkan Banjir

Baca juga: Peringatan 11 Tahun Gempa Bumi 7,6 SR, Plt Wali Kota Padang Tabur Bunga di Tugu Gempa

Baca juga: Resepsi Pernikahan di Kota Padang Didatangi Petugas Satpol PP, Angka Positif Terpapar Covid Melonjak

Arfian mengatakan untuk rencana penutupan objek wisata di Padang belum akan dilakukan.

"Walaupun kasus Covid-19 di Padang melonjak, namun klaster tempat wisata ataupun tempat hiburan belum ditemukan," ujarnya.

Arfian mengatakan orang yang sering ke objek wisata atapun tempat hiburan dikategorikan orang yang sehat.

"Biasa yang liburan dan berwista orang yang sehat dan sejauh ini belum ada klaster penyebaran di tempat wisata ataupun tempat hiburan," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved