Breaking News:

Corona Sumbar

Kasus Covid-19 di Padang Melonjak, ASN Pemko Padang Jalani Work From Home

Pegawai atau Apratur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Penulis: Rima Kurniati | Editor: Mona Triana
(shutterstock)
Ilustrasi corona virus (Covid-19) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pegawai atau Apratur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Suardi mengatakan hanya 25 persen ASN yang bekerja di kantor.

"Selebihnya, 75 persen bekerja dari rumah atau Work From Home," kata Suardi, Senin (12/10/2020).

Menurutnya, hal ini diterapkan kembali disebabkan lonjakan kasus Covid-19 dan Kota Padang dinyatakan zona merah.

Baca juga: Update Corona Sumbar 12 Oktober 2020: Bertambah 172 Positif, Kota Padang Mendominasi 132 Orang

Baca juga: UPDATE Corona Sumbar 11 Oktober 2020: Tambah 341 Positif, Meninggal 3 Orang, Sembuh 207

Baca juga: Update Corona Sumbar 11 Oktober 2020: Bertambah 319 Positif dan 3 Daerah Masuk Zona Merah

"Sebetulnya edaran ini sudah ada. Sesuai aturan dari kementerian, 75 ASN kerja di rumah untuk pengaturannya disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD)," tambahnya.

Suardi mengatakan 25 persen ASN yang bekerja di kantor disesuaikan oleh kepala dinas masing-masing.

"Kalau di BKPSDM ada jadwalnya yang kerja di kantor ini, kalau esselon 2 dan 3 tetap kerja di kantor," kata Suardi.

Baca juga: Nunung Sembuh dari Covid-19, Katanya; Corona Bisa Diobati, Tapi Gak Bisa Disepelekan

Baca juga: UPDATE Corona Sumbar: Tambah 292 Kasus, Per 9 Oktober 2020 Total 8.116 Positif Covid-19

Baca juga: Rincian Corona Sumbar Per 8 Oktober 2020: Padang Terbanyak Positif, Bukittinggi Sembuh Tertinggi

Suardi mengatakan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu yang tidak bisa WFH tetap bekerja seperti biasa.

Di antaranya Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Padang.

"Ini sesuai dengan aturan kementerian berdasarkan zonanya," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved