Breaking News:

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay: Kegiatan Kampanye Boleh Diberitakan Asalkan Adil & Proporsional

Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay mengatakan pemberitaan penyiaran kampanye itu dibolehkan, tapi namanya berita itu tidak ada yang berbayar.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Anggota KPU Sumbar Gebril Daulay 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay mengatakan pemberitaan penyiaran kampanye itu dibolehkan, tapi namanya berita itu tidak ada yang berbayar.

Ia menyebut, kalau itu berbayar walaupun itu produknya berita, sama saja dengan iklan atau pariwara atau advertorial.

"Mau by order, kalau dia berbayar, pasti masuk kategori pendapatan iklan," ujar Gebril Daulay.

Gebril Daulay menegaskan, pemberitaan dan penyiaran kampanye itu boleh sepanjang adil dan proporsional.

Baca juga: KPU Beri Ruang Berkampanye Lewat Media Daring Termasuk Portal Berita, Begini Syarat dan Bentuknya

Baca juga: Potensi Pemilih Milenial Capai 40 Persen, Plt Wako Padang Ajak Sukseskan Pilkada Serentak

Kalau ada kegiatan kampanye, sebutnya, itu boleh diliput atau diberitakan yang penting adil dan proporsional.

"Kalau sudah berbayar tentu masuk kategori iklan advertorial," ungkapnya.

Dalam perspektif KPU, kata Gebril, menilai sebuah produk itu iklan kampanye atau tidak, KPU melihat unsur secara kumulatif.

Baca juga: Ini Alasan Eka Putra Berpasangan Richi Aprian di Pilkada Tanah Datar: Santun, Beretika dan Mapan

Baca juga: Profil 3 Paslon di Pilkada Kabupaten Solok Selatan, Ada Petahana, Pensiunan PNS dan Anggota Dewan

Baca juga: Maju Pilkada Kabupaten Solok, Epyardi Asda Bertekad Mambangkik Batang Tarandam

Sementara yang akan menangani dugaan pelanggaran, kalau penyiaran pemberitaan adalah gugus tugas pengawasan pemberitaan penyiaran iklan kampanye, di dalamnya KPU, Bawaslu, dan KPID.

Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, kewenangan KPID memberikan sanksi.

Sedangkan jika pelanggaran dilakukan peserta pemilihan, Paslon dan tim kampanye, itu kewenangan Bawaslu memberikan sanksi.

"Di gugus tugas tersebut akan dikaji secara bersama," ujar Gebril. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved