APBD Perubahan Sumbar 2020 Turun Menjadi Rp 6,8 Triliun, Ketua DPRD: Kontraksi Cukup Tajam

Tentu dengan postur perubahan tersebut, menurutnya telah mengakomodir semua relokasi, refocusing program, kegiatan, dan anggaran.

• Rumah Ramah Difabel Hadir di Padang, Terbuka untuk Orang Tua yang Anaknya Berkebutuhan Khusus

Termasuk mengakomodir kegiatan baru yang tadinya belum dianggarkan.

“Setelah ini, kita akan kirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Setelah itu, kita tindak lanjuti dan disempurnakan kalau ada perbaikan," kata Irwan Prayitno.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, dari pembahasan yang dilakukan, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp 6,4 triliun.

Lalu, belanja daerah disediakan sebesar Rp 6,7 triliun.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan sekitar Rp 401,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 93,3 triliun.

• Banjir Rendam Rumah Warga dan Jalan di Batang Kapas, BPBD Pesisir Selatan: Air Keruh Berlumpur

"Dari postur perubahan APBD 2020 terlihat kontraksi cukup tajam dari pendapatan dan belanja daerah, apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran yang disediakan pada APBD 2020," kata Supardi.

Menurut dia, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi pandemi yang berdampak sangat besar terhadap penerimaan daerah.

Ia menegaskan, penggunaan anggaran dalam perubahan APBD 2020, harus digunakan secara sangat selektif, efisien dan efektif serta tepat sasaran.

Di sisi lain, Mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengatakan, bagi Sumbar dengan APBD yang diperkirakan, ia mengira tidak akan lebih dari 7 persen APBD Sumbar di tahun mendatang.

Apalagi di perubahan anggaran, terjadi penurunan dari Rp 7,2 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.

• AC Milan Ikat Jens Petter Hauge 5 Tahun, Langsung Pakai Nomor Punggung 15

"Penyebab terbesar sejumlah dana yang sudah dialokasikan untuk Sumbar itu tidak direalisir karena bermacam faktor, tingginya hambatan keuangan di pusat dan sebagainya."

"Di luar 2021 dengan ancaman persoalan juga, saya kira pantas DPRD dan gubernur berhati-hati melihat persoalan ini," ungkap Gamawan Fauzi.

Kemungkinan juga, tambahnya, akan terjadi perubahan yang dinamis.

IHSG tiap hari berubah, nilai tukar rupiah berubah, dana-dana pinjaman dan sebagainya, itu tidak dapat dipastikan semuanya, namun hanya bisa diasumsikan.

"Tahun 2021 mendatang, sampai lima tahun ke depan sangat diperlukan kajian yang mendalam karena tidak bisa diprediksi apa yang terjadi," terangnya.

Ia menyarankan agar DPRD dan Pemprov Sumbar melakukan pertemuan berkala.

Hal itu dilakukan untuk mencari tahu perkembangan, mengambil langkah antisipasi agar pembangunan Sumbar tetap berjalan. (*)