APBD Perubahan Sumbar 2020 Turun Menjadi Rp 6,8 Triliun, Ketua DPRD: Kontraksi Cukup Tajam
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, KUA-PPAS 2020 memiliki hal yang berbeda dibanding tahun sebelumnya.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, KUA-PPAS 2020 memiliki hal yang berbeda dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini tidak terlepas dari kondisi saat ini yang tengah pandemi Covid-19.
Pemda diminta fokus kepada urusan pandemi Covid-19 dengan pendekatan relokasi dan refocusing.
• BPIP Menilai Inpres Protokol Kesehatan Diperlukan untuk Mendisiplinkan Masyarakat
Sehingga hal itu merubah semua yang telah dianggarkan dalam APBD 2020.
Oleh karena itu, dalam kondisi yang sulit ini, kata Irwan Prayitno, anggaran Sumbar tidak cukup besar, dan adanya keterbatasan fiskal untuk mendanai hal-hal yang bersifat prioritas.
Sementara, harus pula mengakomodir kepentingan masyarakat dan kebutuhan lain yang bersifat strategis.
"Semuanya menjadi satu kesatuan, untuk dipertimbangkan ke dalam perubahan di tahun 2020,” sebut Irwan Prayitno.
• Banjir Setinggi Pinggang Pria Dewasa di Padang Pariaman, Videonya Viral di Instagram
Ia menambahkan, semua kegiatan penanganan diatur oleh pusat dengan menggunakan APBD yang sedang berjalan, di mana judul-judulnya tidak pernah dibicarakan sebelumnya.
Sehingga dengan relokasi dan refocusing, maka terjadilah perubahan yang semuanya diakomodir pada Ranperda APBD perubahan tahun 2020.
Irwan Prayitno menyebut, posturnya pasti akan berubah.
• Garuda Indonesia Luncurkan Livery Pesawat Bermasker, Dukung Gerakan Ayo Pakai Masker
Total APBD awalnya Rp 7,3 triliun, lalu turun menjadi Rp 6,8 triliun, atau berkurang sebanyak 7,34 persen.
Pada APBD Perubahan ini, pendapatan daerah sebesar Rp 6,4 triliun, turun dari Rp 6,98 triliun.
Belanja daerah pun turun dari Rp 7,7 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.
Menurut Irwan Prayitno, itu adalah dampak langsung dari pandemi Covid-19 yang juga menghancurkan ekonomi daerah, nasional dan global.