Jokowi Resmi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Berikut Daftarnya, Ada Tim Transparansi Industri Ekstraktif
Sebanyak 18 lembaga negara resmi dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2020 tenta
lihat foto
14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.80/2000.
15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres No.54/2002. Kemudian mengalami perubahan yang diatur dalam Keppres No.24/2005
• VIDEO Pesan Ramadan Presiden Jokowi, Perkuat Diri dan Putus Mata Rantai Penularan Covid-19
• Jawaban Belajar TVRI Kelas 1-3 SD 21 Juli 2020, Apa Buah Kesukaanmu? Gambarlah Buah Itu di Kotak
• Jawaban Belajar TVRI Kelas 4-6 SD 21 Juli 2020, Model Sederhana Alat Gerak Manusia Berupa Wayang
16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres No.3/2006. Telah mengalami beberapa perubahan. Terakhir diatur dalam Keppres No.28/2010
17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keprres No.22/2006.
18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk berdsarkan Keppres No.37/2014.
• TMMD Reguler Ke-108 Kodim 0307/Tanah Datar, Berikan Layanan Kesehatan Gratis
• Mario Balotelli Segera Gabung Klub Milik Pengusaha Indonesia, Brescia Akhiri Kontrak
Dalam Perpres tersebut, fungsi lembaga lembaga yang dibubarkan diserahkan ke lembaga atau kementerian lainnya.
Adapun pertimbangan penerbitan Perpres tersebut yakni Pandemi Covid-19 telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat.
"Bahwa penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi virus corona telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional," bunyi pertimbangan huruf b Perpres 80/2020.
Dalam mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Presiden membentuk komite yang bertanggungjawab langsung pada Presiden.
Komite tersebut terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. (*)
