Masyarakat Sumbar Dukung Mulyadi yang Tegas Tolak RUU HIP

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar) II Ir. H. Mulyadi secara tegas dan lantang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Tindakan Mulyadi ini mendapatkan respons dari warga. Mereka mendukung Mulyadi yang menolak RUU HIP.

"Sepakat dengan sikap beliau, dukung," kata Kumalasari (34), salah seorang warga Koto 11 Tarusan, Pessel, Kumalasari sambil mengacungkan jempolnya.

Menurut Sari, masyarakat Minangkabau berpedoman pada agama yang menjadi sila pertama pada Pancasila. Kalau ada perubahan, dia khawatir akan merusak tatanan hidup masyarakat.

"Tak ada yang harus dirubah, harus tetap jangan ada yang dirubah. Lanjutkan Pak Mulyadi," katanya dengan suara lantang.

Pedagang di Puncak Mandeh ini ingin Mulyadi tetap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Sumbar. Menjaga nilai-nilai Pancasila tanpa perubahan.

Warga lainnya, Ardi juga sepakat dengan sikap Mulyadi. Dia menyebut apa yang menjadi sikap Mulyadi sudah sangat mewakili aspirasi masyarakat Sumbar.

"Itu (menolak RUU HIP) kan bagus, sepakat, kalau diubah lagi akan merubah makna," ucap Adri.

Mulyadi sendiri mengatakan penolakan dirinya sebagai bentuk upaya menjaga kehidupan beragama di Bumi Ranah Minang. Sebagai Putra Minang Asli, Mulyadi paham betul bagaimana filosofi hidup bermasyarakat yang telah turun temurun di Sumatera Barat. Agama sebagai landasan dasar dari kebiasaan, budaya, adat dan lainnya.

“Nilai-nilai Pancasila sangat mewakili adat Minang yang berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah,” ucap Mulyadi.

Penolakan tegas Mulyadi sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat diantaranya karena adanya ketuhanan yang berbudayaan. Sedangkan, sebagai putra Minang Mulyadi melihat itu bisa berdampak bagi kehidupan beragama di masyarakat Sumbar.

"Partai Demokrat satu-satunya partai yang menolak RUU HIP sejak awal. Simplifikasi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, serta memasukkan Ketuhanan yang berkebudayaan dengan alasan historis akan berdampak dalam kelangsungan kehidupan sosial agama," jelas Mulyadi.

Alasan lain, Mulyadi mewanti-wanti lahirnya kelompok dengan ideologi terlarang di negeri ini. Kelompok dengan ideologi bertolak belakang dengan ideologi Pancasila yabg telah lama kita pegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Mulyadi hal itu akan merugikan dan bisa memantik konflik horizontal. Sesuatu yang ingin dicegah Mulyadi dan Partai Demokrat.

"Jangan sampai ketika RUU HIP ini hadir menjadi UU nanti dijadikan alasan baru bagi kelompok terlarang bangkit lagi. RUU HIP memunculkan keresahan besar terutama di Kalangan Umat Islam, karena berpotensi menciptakan haluan sendiri dan artinya bertolak belakang dengan spirit Pancasila," pungkas Mulyadi.(*/ADV)