Demo Mahasiswa Tolak RUU Omnibus Law, Ketua DPRD Sumbar: Kami Tidak Punya Kewenangan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi mahasiswa yang mengkritisi fenomena yang terjadi di Indonesia, termasuk dengan masalah regulasi aturan Undang-undang.

Cuma sayangnya, kata Ketua DPRD Sumbar Supardi, DPRD Provinsi tidak punya kewenangan atau tidak punya media untuk membahas apapun bentuk rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR RI.

• Mahasiswa BEM se Sumbar Demo di Gedung DPRD Sumbar, Apa Tuntutannya?

• BREAKING NEWS: Polisi Siaga dan Pasang Kawat Berduri Hadapi Demo Mahasiswa di DPRD Sumbar

Namun aspirasi yang mahasiswa sampaikan kepada DPRD itu akan disampaikan kepada Presiden RI maupun kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Itu kita sampaikan, nah terkait tentang masalah rancangan UU Omnibus Law ini, ini sudah menjadi isu nasional, hampir seluruh provinsi itu melakukan kekritisan terhadap RUU Omnibus law," jelas Supardi.

Supardi yakin dan percaya DPR RI punya perhatian khusus terhadap rancangan UU tersebut.

Setelah dijelaskan kepada mahasiswa, sebut Supardi, pada prinsipnya mahasiswa setuju.

Menurut dia, mahasiswa ialah kaum intelektual yang sudah memahami DPRD Provinsi tidak mempunyai kewenangan tersebut.

"Cuma kita posisinya tetap sesuai dengan aturan bahwasanya DPRD hanya bisa menjadi paralon dari aspirasi mereka untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan (DPR RI)," kata Supardi.

Di sisi lain, Menko Pergerakan BEM KM Unand Ikhsan Guciano mengatakan pihaknya tidak puas dengan respon tersebut.

Menurutnya, penyampaian ke pusat itu ialah memang kewajiban DPRD.

Pihaknya meminta pernyataan sikap seperti apa DPRD Sumbar selaku representasi dari masyarakat terkait isu ini.

"Tadi tidak disampaikan menolak atau menerima. Saya tidak tau apa itu upaya untuk diplomasi, mencari aman saja, tidak tau tetapi kita kecewa terhadap hal itu, tidak ada pernyataan sikap dari ketua DPRD," terangnya.

Untuk aksi selanjutnya, Ikhsan Guciano mengatakan belum ada didiskusikan.

Namun dipastikan tiga hari ke depan akan dikawal kembali. (*)