Mahasiswa BEM se Sumbar Demo di Gedung DPRD Sumbar, Apa Tuntutannya?

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Massa mahasiswa yang mengatasnamakan BEM se Sumbar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Rabu (11/3/2020).

Adapun poin tuntutan mahasiswa yakni ketua DPRD selaku representasi dari masyarakat Sumbar harus menolak Omnibus Law.

• Kantor DPRD Sumbar Dijaga Ketat, Ratusan Polisi Amankan Aksi Demo Tolak Omnibus Law

• Ratusan Mahasiswa Paksa Masuk ke dalam Gedung DPRD Sumbar, Demo Penolakan Undang-undang Omnibus Law

Lalu, mahasiswa meminta setiap undang-undang yang dirancang oleh pusat baik itu Omnibus Law maupun di luar Omnibus Law, semua elemen masyarakat termasuk mahasiswa harus dilibatkan.

Sehingga kebijakan yang telah dibuat transparansinya jelas.

"Kita bisa mengkritisi sehingga timbul kepedulian masyarakat dan pengetahuan tentang kebijakan baru yang dibuat," kata Menko Pergerekan BEM KM Unand Ikhsan Guciano.

Menurut Ikhsan, semua pasal dalam RUU Omnibus Law menghawatirkan mulai dari pasal terkait tenaga buruh.

Dirinya mencoba menganalisis, hal tersebut ada sangkut pautnya dengan kampus merdeka.

Lalu, RUU Omnibus Law juga mempermudah investor asing untuk masuk ke Indonesia.

Namun, dari sisi positif dirinya melihat dalam RUU Omnibus Law ada upaya meningkatkan perekonomian Indonesia.

Tapi di sisi lain ketika disahkan, boleh jadi perusahaan lain bisa menguasai ekonomi Indonesia.

"Harapan kita mahasiswa tidak bekerja sebagai buruh, bukan budak dari asing dan perusahaan namun sekarang dipancing sedemikian rupa dengan bekerja dengan perusahaan asing," jelas Ikhsan.

Menurutnya cita-cita Jokowi untuk meningkatkan SDM itu sudah tidak ada lagi, tapi malah memperkeruh suasana.

"Jika mahasiswa nanti bekerja dengan asing dan aseng tidak ada kualitas SDM yang meningkat. Ini yang kita khawatirkan," tutup Ikhsan. (*)