Berita Sumatera Barat

Fraksi Golkar Sebut BUMD Sumbar Tidak Sehat, Ini Kata Gubernur Irwan Prayitno

Fraksi Golkar DPRD Sumbar mendukung hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno terkait pengelolaan badan usaha m

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat ditemui di kantor gubernuran, Senin (20/1/2020). 

Menurut dia saat itu PT Grafika memperoleh keuntungan.

Namun, saat ini sudah tidak dibolehkan lagi karena ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Saya aja ditegur oleh KPPU dari Medan, mereka datang ke mari (Padang), karena saya mengarahkan percetakan kantor itu ke PT Grafika. Kalau udah begitu, tutuplah Grafika," jelas Irwan Prayitno.

Terkait BUMD PT Dinamika Sumbar Jaya yang bergerak di reparasi kendaraan bermotor, ungkap Gubernur, saat ini tidak boleh lagi melakukan monopoli, sehingga harus ditutup.

"Ketika ditutup, tentu likuidasi. Ketika likuidasi, aset tanahnya namanya bukan nama Pemprov, tapi ada nama yang tidak jelas bahkan tidak bernama. Artinya, dikuasai tanah tapi belum ada sertifikat. Itu likuidasi untuk membubarkan," terang Irwan Prayitno.

Terkait dengan Hotel Balairung milik Pemprov Sumbar yang ada di DKI Jakarta, Irwan Prayitno menjelaskan, juga untung bahkan okupansinya sudah di atas rata-rata yakni hampir 60 persen.

Dia menjelaskan disebut rugi dari keuangan, karena amortisasi (penyusutan aset).

"Investasinya kegedean, satu ruangan itu Rp 1,5 miliar. Semestinya satu ruangan itu investasinya maksimal Rp 500 juta."

"Siapa salah? gak ada yang salah, karena awalnya dibangun pada 2007, saya belum jadi gubernur. Itu berdirinya Balairuang untuk kantor, sehingga ketika untuk kantor ruangannya besar-besar," jelas Irwan Prayitno.

Dia mengatakan, antara lantai jarak plafonnya tinggi, sehingga mahal.

Hal itu membuat kebesaran investasi lebih Rp130 miliar.

"Ketika memasuki 2009, diubah untuk jadi hotel. Itulah jadinya," ungkap Irwan Prayitno.

Sementara, PT Andalas Tuah Sakato (ATS) di bidang pertanian juga sudah likuidasi dari awal.

Prosesnya, Pemprov berperkara dengan direkturnya, hingga bergulir ke pengadilan negeri, tinggi, hingga ke MA.

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved