Fraksi Golkar Sebut BUMD Sumbar Tidak Sehat, Ini Kata Gubernur Irwan Prayitno

Fraksi Golkar Sebut BUMD Sumbar Tidak Sehat, Ini Kata Gubernur Irwan Prayitno

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Fraksi Golkar DPRD Sumbar mendukung hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno terkait pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan aset daerah.

Sekretaris Fraksi Golkar Afrizal mengatakan, pihaknya menilai target penerimaan dividen BUMD Sumbar tak maksimal.

"Kondisi BUMD dan aset daerah Sumbar saat ini tidak satupun dalam kondisi sehat," kata Afrizal.

Dia melanjutkan, target penerimaan dividen yang dibebankan kepada BUMD tidak satupun terpenuhi.

Padahal hampir setiap tahun BUMD tersebut mendapat tambahan penyertaan modal.

Menurut dia, tidak sehatnya BUMD Pemerintah Daerah disebabkan oleh beberapa faktor.

Antara lain kualitas pengelola dan lemahnya pengawasan Pemda kepada pemilik modal dan pemegang saham.

"Kami seringkali memberikan catatan atau rekomendasi untuk mengatasi persoalan BUMD. Rekomendasi lambat ditindaklanjuti dalam tanda kutip dilakukan pembiaran," tegas Afrizal.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno justru mempertanyakan BUMD mana yang tidak sehat?

Kalau boleh jujur, kata Irwan Prayitno, BUMD itu banyak warisan.

Dia mencontohkan, PT Grafika sudah berusia 40 tahun.

"Waktu zaman saya SMA, sudah ada PT Grafika. Adanya untuk percetakan di lingkup Pemprov, kota, dan kabupaten. Itu mencetak di PT Grafika," jelas Gubernur Irwan Prayitno.

Menurut dia saat itu PT Grafika memperoleh keuntungan.

Namun, saat ini sudah tidak dibolehkan lagi karena ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Saya aja ditegur oleh KPPU dari Medan, mereka datang ke mari (Padang), karena saya mengarahkan percetakan kantor itu ke PT Grafika. Kalau udah begitu, tutuplah Grafika," jelas Irwan Prayitno.

Terkait BUMD PT Dinamika Sumbar Jaya yang bergerak di reparasi kendaraan bermotor, ungkap Gubernur, saat ini tidak boleh lagi melakukan monopoli, sehingga harus ditutup.

"Ketika ditutup, tentu likuidasi. Ketika likuidasi, aset tanahnya namanya bukan nama Pemprov, tapi ada nama yang tidak jelas bahkan tidak bernama. Artinya, dikuasai tanah tapi belum ada sertifikat. Itu likuidasi untuk membubarkan," terang Irwan Prayitno.

Terkait dengan Hotel Balairung milik Pemprov Sumbar yang ada di DKI Jakarta, Irwan Prayitno menjelaskan, juga untung bahkan okupansinya sudah di atas rata-rata yakni hampir 60 persen.

Dia menjelaskan disebut rugi dari keuangan, karena amortisasi (penyusutan aset).

"Investasinya kegedean, satu ruangan itu Rp 1,5 miliar. Semestinya satu ruangan itu investasinya maksimal Rp 500 juta."

"Siapa salah? gak ada yang salah, karena awalnya dibangun pada 2007, saya belum jadi gubernur. Itu berdirinya Balairuang untuk kantor, sehingga ketika untuk kantor ruangannya besar-besar," jelas Irwan Prayitno.

Dia mengatakan, antara lantai jarak plafonnya tinggi, sehingga mahal.

Hal itu membuat kebesaran investasi lebih Rp130 miliar.

"Ketika memasuki 2009, diubah untuk jadi hotel. Itulah jadinya," ungkap Irwan Prayitno.

Sementara, PT Andalas Tuah Sakato (ATS) di bidang pertanian juga sudah likuidasi dari awal.

Prosesnya, Pemprov berperkara dengan direkturnya, hingga bergulir ke pengadilan negeri, tinggi, hingga ke MA.

Selain itu, untuk Bank Nagari dia mengatakan tidak ada masalah.

Pihaknya mengikuti undang-undang OJK yang selama ini dipakai oleh seluruh bank daerah se Indonesia.

Terkait dengan pengelolaan BUMD yang disebut tak maksimal ia menyampaikan atas nama menjalankan usaha tentu tidak mungkin untung terus.

"Kalau tak maksimal, ya diterima. Gak ada masalah, yang masalah itu kalau rugi. Namun kalau rugi itu biasa. Namanya usaha, gak semua untung," kata dia.

Dia menegaskan, pihaknya bisa memastikan BUMD tidak ada korupsi dan penyimpangan. (*)