Pengamat Politik Rocky Gerung Mengatakan Kasus Harun Masiku Merupakan Permainan Para Penguasa Negeri
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan kasus Harun Masiku merupakan 'permainan' dari para penguasa negeri.
TRIBUNPADANG.COM - Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan kasus Harun Masiku merupakan 'permainan' dari para penguasa negeri.
"Permainan semacam ini dengan mudah dibongkar karena logika pembelaannya compang-camping," ujar Rocky Gerung.
Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Ketika Anggota KPK dan BIN Gadungan Bersatu, Ngaku Bisa Luluskan PNS, Ratusan Juta Didapat
• VIDEO - Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria Resmi Ditahan KPK, Gubernur Tindaklanjuti
Rocky juga mengatakan, publik sebenarnya sudah membaca permainan tersebut.
Rocky juga mengungkapkan bahwa pada akhirnya publik jadi lebih percaya Tempo, salah satu media yang membongkar soal keberadaan Harun Masiku, daripada Hasto Kristiyanto, Yasonna Laoly, maupun Jokowi.

"Jadi pada akhirnya publik tahu kalau semua kekuasaan itu gak bisa dipercaya. 'Kan cuma itu pelajaran bagus yang kita peroleh," ujarnya.
"Jadi delegitimasi itu berjalan terus karena ketidakmampuan kekuasaan bersikap jujur terhadap peristiwa itu," imbuhnya.
Rocky menambahkan, selama pemerintahan Jokowi berkuasa, keadilan itu bukan konsepsi etis lagi melainkan instruksi kekuasaan.
• Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria Resmi Ditahan KPK, Gubernur Sebut Wakil Bupati Ditunjuk Jadi Pj
• Bupati Muzni Zakaria Ditangkap KPK, Gubernur Sumbar: Harus Hati-hati dan Mengikuti Aturan yang Ada
"Jadi kalau terjadi hal semacam itu, orang mau cari keadilan tapi menunggu perintah politik, itu tanda pertama bahwa ada yang decay (membusuk) dalam kekuasaan," jelas Rocky.
Ia menjelaskan, publik menganggap bahwa terlalu banyak kebohongan di pemerintahan.
Setelah itu, lanjutnya, orang akan mengaitkannya dengan perolehan suara waktu pemilu.
"Itu gak bisa dicegah, karena tidak ada cara lain untuk mengatakan bahwa kekuasaan ini sudah keropos," tegasnya.
"Jadi saatnya memang, bukan memindahkan ibu kota, tapi memindahkan kepala negara ke tempat seperti suaka politik sebentar, supaya dia bisa mengambil jarak dengan kelompok koalisinya," ungkap Rocky.
"Mudah-mudahan Presiden bisa tahu bahwa dia sebetulnya dikendalikan oleh berbagai macam kepentingan," ujarnya.
• Bupati Solok Selatan Resmi Ditahan KPK, Muzni Zakaria 5 Kali Ucapkan Terima Kasih, Ini Kasusnya
• Di Padang, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Singgung soal OTT KPK: Sangat Memalukan
Seperti diketahui, saat ini Harun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).