Jumlah Penduduk Miskin di Sumbar Mencapai 343 Ribu Jiwa, BPS Sebut Berkurang Dibanding Maret 2019

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar mencatat, jumlah penduduk miskin di Sumbar saat ini 343,09 ribu orang per September 2019.

Angka tersebut turun 5,13 ribu orang dibandingkan Maret 2019.

Persentase kemiskinan di Sumbar pada September 2019 sebesar 6,29 persen.

"Kalau dilihat seriesnya, Sumbar cenderung mengalami penurunan kemiskinan sejak September 2016," kata Kepala BPS Sumbar, Pitono, Rabu (15/1/2020).

• Jadwal dan Lokasi Tes SKD CPNS Pemprov Sumbar, Dilaksanakan 5 Sesi, Peserta Wajib Bawa Ini

Pitono menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Sumbar.

Antara lain inflasi pada September 2019 tercatat negatif 0,96, kemudian inflasi di daerah pedesaan juga negatif 1,24.

Lalu, rata- rata pengeluaran perkapita perbulan untuk penduduk yang berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode Maret 2019 hingga periode September 2019 tumbuh 4,92 persen.

Dikatakan Pitono, kemiskinan di Sumatera Barat masuk kategori rangking 9 dari bawah.

• 25.129 Pelamar Lolos Seleksi Administrasi CPNS di Sumbar, 800 Orang Lakukan Sanggahan

Artinya, kata dia, cukup bagus angkanya, tetapi usaha penurunan kemiskinannya cukup sulit karena sedikit jumlah penduduk miskinnya.

"Persentasenya juga kecil dan di bawah rata-rata nasional," ucap Pitono.

Dijelaskan Pitono, tren penurunan angka kemiskinan di Sumbar juga ditopang adanya bantuan yang telah digulirkan oleh pemerintah.

Antara lain, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah bergulir dan terealisasi di 509 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang ada.

• Ungkap Penyebab Banjir di Sumbar, Kapolda Ancam Pidanakan Kapolres, jika. . .

Program lain yaitu penyaluran Bansos Beras Sejahtera (Rastra), PKH, kemudian Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, ditambah lagi program daerah ada namanya bantuan mesin kapal untuk para nelayan.

"Kemudian bedah rumah dan banyak lagi. Itu sangat membantu menurunkan jumlah penduduk miskin," ujar Pitono.

Diungkapkan Pitono, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.(*)