Tutup Masa Sidang 2019, DPRD Beri Catatan Strategis Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menutup masa sidang ketiga tahun 2019 dan pembukaan masa sidang pertama tahun 2020, Selasa (31/12/2019).
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menutup masa sidang ketiga tahun 2019 dan pembukaan masa sidang pertama tahun 2020, Selasa (31/12/2019).
Masa sidang ketiga 2019 ini juga merupakan masa persidangan pertama bagi anggota DPRD periode 2019 – 2024.
• DPRD Sumbar Serahkan Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga ke Pemprov Sumbar
• VIDEO - DPRD Padang Gelar Coffee Morning, Ketua DPRD Sebut akan Jadi Agenda Rutin
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah di Sumbar, pihaknya merasa perlu memberikan beberapa catatan strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2019.
Kata Supardi, pada tahun 2020, merupakan periodisasi terakhir masa jabatan Gubernur Sumbar yang akan berakhir pada Februari 2021.
• VIDEO - Ketua DPRD Padang Ajak Massa PKL Masuk Ruangan untuk Berdiskusi
• DPRD Padang Putuskan Penertiban PKL di Pasar Raya Dihentikan untuk Sementara Waktu
Akan tetapi, sampai saat ini, kata dia, belum ada evaluasi menyeluruh terhadap capaian target kinerja RPJMD Provinsi Sumbar 2016-2021.
Sehingga tidak diketahui sampai sejauh mana target yang telah dicapai dan target mana yang perlu mendapat prioritas di sisa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
Kemudian, sejalan dengan rekomendasi BPK, lanjut Supardi, pemerintah tidak konsisten dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.
• Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Singgung Rencana Interpelasi Seusai Coffee Morning
• DPRD Padang Hearing dengan Perwakilan Pedemo Tolak Usir PKL di Gedung Bundar Sawahan
"Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah," tegas Supardi.
Supardi juga menyarankan, kegiatan strategis yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sebaiknya ditunda pelaksanannya.
"Pada masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, DPRD merekomendasikan untuk dapat memberikan prioritas terhadap program prioritas pembangunan daerah," jelas Supardi.
• Begini Tanggapan Wawako Padang Tentang Hak Interpelasi saat Hadiri Coffee Morning di DPRD Padang
• DPRD Padang Gelar Coffee Morning, Ketua DPRD sebut akan Digelar Rutin Triwulan
Lalu pihaknya juga menyoroti koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik antara Pemprov, Pemkab dan Pemkot, pemerintah pusat, DPRD dan Forkopimda.
Hal tersebut menurutnya dirasakan masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
"Koordinasi dalam penyelenggaraan daerah masih jauh dari harapan. Masih banyak kebijakan penting yang tidak dikoordinasikan dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara daerah," tambah Supardi.
• Demo PKL Disambut Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani Ajak Masuk Ruangan untuk Berdiskusi
• BREAKING NEWS: PKL Gelar Demo di Depan Gedung DPRD Padang, Tolak Digusur
Menurutnya, perlu semacam kebersamaan yang nyata dan sinergitas yang dibangun antara pemerintahan dan DPRD juga melibatkan stakeholder yang ada.