Walikota Padang Mahyeldi Bersama Pimpinan DPRD Kota Padang Lakukan Coffee Morning

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Walikota Padang Mahyeldi bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ketua Fraksi DPRD Padang mengadakan coffe morning pada Jumat (27/12/2019) di Palanta Walikota Padang.

Mahyeldi mengatakan selama ini pertemuan eksekutif dan legislatif ini dilakukan dalam suasana rapat paripurna atau formal.

• POPULER - Mahyeldi Angkat Bicara Terkait Rencana Interpelasi| Pelanggaran Perda di Kota Padang Turun

• Wali Kota Padang, Mahyeldi Ingatkan Syarat dan Aturan Terkait Rencana Interpelasi oleh Dewan

Dengan adanya coffee morning bisa membangun kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.

"Memang kita untuk membangun kota ini antara legislatif dan eksekutif, harus membangun kesehapaaman, makanya untuk itu kita mengadakan silaturahim," Kata Mahyeldi pada Jumat (27/12/2019) di Padang.

Dikatakan program coffee morning ini akan rutin dilakukan serta sudah rutin dilakukan dengan DPRD priode sebelumnya.

• Mahyeldi : Malam Pergantian Tahun Baru Agar Jadi Momentum untuk Introspeksi Diri

• Mahyeldi Jadi Nara Sumber pada Seminar Tantangan Orang tua Jaman Now: Remaja dan Pornografi

"Karena memang DPRD sebelumnya kita melakukan program-program yang ada coffee morning. Periode yang baru ini makanya baru sekarang," tambahnya.

Dikatakan DPRD memberikan masukan dan didiskusikan sehingga kegiatan Pemko Padang dapat berjalan lancar.

Sementara itu Ketua DPRD Padang Syahrial Kani mengatakan untuk membangun Kota Padang, kewajiban eksekutif dan legislatif bekerja sama.

• Hari Bela Negara ke-71, Walikota Padang Mahyeldi Jadi Irup Upacara di GOR H Agus Salim

• Diundang Sekretaris Menteri Pertanian, Mahyeldi Berharap Penas Tani Bisa Kembali ke Padang

"Kewajiaban eksekutif dan legislatif bekerja sama, karena RPJMD akan kita kerjakan bersama," kata Syahrial Kani.

Pada coffee morning tersebut, anggota DPRD menyampaikan masukan seperti izin tempat hiburan malam, kemah akhir tahun, Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan lainnya.

"Tujuannya bagaimana pada masalah Maksiat bisa dihapuskan, bagimana kita bisa menciptakan pemimpin yang kualitas, bagaimana warga kota Padang bisa hidup nyaman dan aman," tambahnya. (*)