Menakar Peluang Orang Minang Bisa Jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Ke-33

Rakyat Indonesia tentunya berharap bahwa pengangkatan dan pemberhentian seorang Kasad
tidak dipengaruhi oleh pertimbangan atau intervensi politik apapun.

Sejarah pernah mencatat bahwa dominantnya intervensi politik dalam zaman demokrasi terpimpin Tahun 1950-an mengakibatkan stablitas Angkatan Darat menjadi terganggu sebagaimana disampaikan Prof Dr Salim Said (Dr Ahmad Yani Basuki, Reformasi TNI, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2013, hal. xiv).

Para Jenderal yang berasal dari ranah Minang diharapkan memiliki peluang yang sama untuk dijagokan sebagai calon Kasad termasuk Panglima TNI sebagaimana para Jenderal yang berasal dari daerah lainnya.

Kalaupun di penghujung Tahun 1950-an masyarakat Minangkabau pernah melakukan “dosa politik” tentu tidak
objektif manakala disangkutpautkan dengan karir dan masa depan putera daerahnya.
*)Oleh: Emil Mahmud, Penulis adalah Alumnus Ilmu Sejarah Universitas Andalas,