Menakar Peluang Orang Minang Bisa Jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Ke-33

Menakar Peluang Orang Minang Bisa Jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Ke-33
KABAR pergantian Panglima TNI akhir-akhir ini kian santer di berbagai media. Pergantian itu menurut berbagai sumber akan dilakukan awal Tahun 2020. Jika memang benar, maka Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki peluang lebih besar ketimbang kepala staf angkatan (KSA) lainnya.

Jika itu terjadi, maka jabatan Kasad akan ditinggalkan menantu Jenderal (Purn) Hendropriyono. Dengan demikian akan muncul teka teki, siapa yang akan memiliki peluang menjadi Kasad.

Peluang tersebut tentu ada pada perwira tinggi TNI AD yang saat sekarang berpangkat Letnan Jenderal (jenderal bintang tiga).

Sejarah TNI AD mencatat, semenjak Indonesia merdeka, TNI AD sudah 32 kali melaksanakan pergantian pimpinan TNI AD. Mereka berasal dari berbagai latar belakang suku, etnis, golongan dan pendidikan.

Mulai dari Jenderal TNI Kehormatan GPH Djatikusumo sebagai Kasad ke-1 (periode 1948-1949) hingga Kasad ke-32 Jenderal TNI Andika Perkasa (22 November 2018).

Berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya, maka aspek kepentingan nasional dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI AD jauh lebih dominan ketimbang aspek lainnya. Hal ini disebabkan karena, tugas dan tanggung jawab TNI menjalankan politik negara atau bukan politik pemerintah (Fokusmedia, Tentara Nasional Indonesia, Bandung: 2004, hal. 2), yang membutuhkan spirit nasionalisme prajuritnya dengan tanpa mengabaikan aspek lainnya.

Dominannya aspek nasionalisme, maka pertimbangan aspek primordialisme seperti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) harus diabaikan, karena bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kendati aspek primordialisme diabaikan, namun manakala pengangkatan Kasad diumumkan ke adapan publik melalui media ternyata tetap saja muncul komentar tentang latar belakang, asal usul
etnis, suku dan daerah yang bersangkutan. Bagaimanapun orang percaya bahwa asal usul etnis, suku dan daerah memengaruhi aspek kepemimpinan karakter keseharian dan integritas moral seseorang,
termasuk tentunya Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Di dalam pikiran penulis, bahwa sebagai seorang civilian meyakini, mereka-mereka yang memiliki kewenangan untuk menentukan layak tidaknya seseorang jenderal bintang tiga untuk jadi Kasad pasti mempertimbangkan latar belakang etnis, suku dan daerah, di samping aspek lainnya sebagai bahan pertimbangan.

Sejak lahirnya TNI AD (5 Oktober 1945), seorang putera daerah, yang belum pernah menjabat
Kasad, ternyata jenderal yang berasal dari daerah Minangkabau, nota-bene asal Sumbar.

Memang benar, putera Papua, Kalimantan, NTT/NTB, Aceh, dan Sulawesi belum pernah jadi Kasad. Namun
Jenderal TNI M Yusuf dari Sulawesi Selatan pernah menjabat Panglima ABRI (sekarang Panglima TNI)
periode Tahun 1978-1983.

Sedangkan, putera daerah Jambi, Jenderal TNI Edy Sudrajat pernah menjabat Kasad. Sedangkan, untuk putera daerah Sumatera Selatan pernah menjabat Kasad dua kali, yaitu Jenderal TNI Makmun Murod (1974-1977) dan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu (2002-2005).

Putera daerah lainnya diluar Jawa yang pernah menjabat Kasad adalah Sumatera Utara, masing-masing
Jenderal TNI. A.H. Nasution yang menjabat dua kali (1949-1954/ 1955-1962) dan Jenderal TNI. M.
Pangabean (1967-1969). Bahkan putera Maluku, kelahiran Sulawesi Selatan Jenderal TNI. George Toisutta pernah dipercaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kasad ke-26 tahun 2009-2011 (Dinas Sejarah Angkatan Darat, Profil Kepala Staf Angkatan Darat, Bandung: 2001, hal. 176).

Putera Jawa Barat (baca: Sumedang), yang pernah menjabat Kasad adalah Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah yang pernah dipercaya sebagai Wakil Presiden.

Selain putera Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Maluku dan Jawa Barat, maka 25 Kasad lainnya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tentu ada beberapa alasan mengapa putera Jawa Tengah dan Jawa Timur yang banyak dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Pertama, secara sosio kultural. Ada 11 azaz kepemimpinan TNI yang walaupun berasal dari bahasa Sangskerta (Buku Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Sejarah TNI AD 1974-2004, Jakarta: 2005, hal. xviii).

Namun, secara sosio kultural pada hakekatnya merupakan filsafat kepemimpinan Jawa. Walau merupakan
kepemimpinan Jawa, namun secara psikologis yang mampu melaksanakannya secara utuh adalah
masyarakat Jawa (Jawa Timur dan Jawa Tengah) ketimbang masyarakat daerah lainnya.

Kedua, secara politik yang menggunakan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut adalah presiden. Karena Presiden
pertama sampai terakhir itu umumnya adalah berasal dari tanah Jawa, wajar kiranya manakala Presiden
memilih Kasad-nya satu etnis dengannya.

Putera Minangkabau

Sejarah mencatat bahwa etnis yang termasuk banyak melahirkan para pejuang dan tokoh politik
nasional adalah Minangkabau. Tentu tidak asing lagi kita mendengar adanya sosok seperti M Hatta, M
Yamin, Sjahrir, M Natsir, Agussalim, dan lainnya, yang berjuang sejak awal kemerdekaan sampai perang
kemerdekaan.

Belum lagi beberapa sastrawan dan jurnalis yang senantiasa berkiprah untuk membangun
rasa nasionalisme bangsa. Tidak hanya selama kepemimpinan Presiden Soekarno, pada kepemimpinan
Presiden Suharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati yang relatif
diramaikan dengan hadirnya beberapa menteri dari ranah Minang.

Berbeda dengan tokoh sipil/politik, tokoh militer dari ranah Minang selama ini ternyata hanya
mampu berkiprah sampai jenjang kepangkatan Letnan Jenderal. Pada saat mereka bersaing menuju
jabatan Kasad, beberapa tokoh militer dari ranah Minang ternyata kalah bersaing.

Ketika Tahun 2002, Letjen Djamari Chaniago yang saat itu diunggulkan untuk menjadi calon Kasad ternyata kalah bersaing dengan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

Demikian juga berikutnya pada Tahun 2018, tatkala Letnan Jenderal TNI. Doni Monardo yang memiliki peluang jadi Kasad. Namun lagi-lagi tidak diusulnya oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Kasad kepada DPR RI. Padahal Letnan Jenderal TNI Doni Monardo lebih senior (AKABRI angkatan Tahun 1985), ketimbang Jenderal TNI Andika Perkasa (angkatan 1987).

Jika melihat jabatan sebelumnya, maka jenderal bintang tiga yang saat sekarang menjabat kepala BNPB
ini sudah empat kali menjabat jabatan bintang dua (Mayor Jenderal), yaitu: Komandan Pasukan
Pengamanan Presiden (Dan Paspampres), Komandan Jenderal Kopassus (Danjen Kopassus), Pangdam
XIV/PTM di Ambon, dan Pangdam III/SLW di Jawa Barat (https//id.wikipedia.org.donimonardo, diunduh
tanggal. 3 Desember 2019, pukul. 15.02. WIB).

Berbeda dengan etnis lainnya, maka typology masyarakat Minang tidak pernah bergantung pada
orang lain dalam meniti karirnya.

Jika ada orang Minang yang sukses dalam jabatan sipil maupun militer, kesuksesan mereka dipastikan bukan karena “bantuan” saudara, teman dan karib kerabatnya yang berasal dari ranah Minang.

Sebaliknya, mereka yang sukses dalam karir sipil maupun militer tidak akan pernah “membantu” sanak
saudara, karib kerabat dan teman-temannya dari ranah Minang.

Karena memang pembentukan karakter orang Minang melalui 4 media “AU” (dangau, surau, lapau dan rantau) tidak pernah mengandalkan pendekatan primordialisme dan nepotisme untuk meniti karir. Walau sesama dari ranah Minang, namun antara “M. Yamin” yang politikus dan “Hamka” yang budayawan dan agamawan tetap saja bagai “kucing dengan anjing”.

Kalaupun ada orang Minang yang “bone” (sebutan bagi masyarakat untuk mereka yang memiliki keunggulan) di rantau, dipastikan bahwa prestasi tersebut mereka raih bukan karena memiliki ikatan primordialisme dengan orang-orang Minang lainnya yang terlebih dahulu sudah sukses.

Kepribadian/karakter orang Minang bahkan merasa tidak nyaman jika keberhasilan yang diraihnya
berkat ikut campur orang-orang yang berasal dari ranah Minang. Dalam meniti karirnya, baik politik
maupun ekonomi – orang Minang sudah terbiasa “single fighter”.

Rakyat Indonesia tentunya berharap bahwa pengangkatan dan pemberhentian seorang Kasad
tidak dipengaruhi oleh pertimbangan atau intervensi politik apapun.

Sejarah pernah mencatat bahwa dominantnya intervensi politik dalam zaman demokrasi terpimpin Tahun 1950-an mengakibatkan stablitas Angkatan Darat menjadi terganggu sebagaimana disampaikan Prof Dr Salim Said (Dr Ahmad Yani Basuki, Reformasi TNI, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2013, hal. xiv).

Para Jenderal yang berasal dari ranah Minang diharapkan memiliki peluang yang sama untuk dijagokan sebagai calon Kasad termasuk Panglima TNI sebagaimana para Jenderal yang berasal dari daerah lainnya.

Kalaupun di penghujung Tahun 1950-an masyarakat Minangkabau pernah melakukan “dosa politik” tentu tidak
objektif manakala disangkutpautkan dengan karir dan masa depan putera daerahnya.
*)Oleh: Emil Mahmud, Penulis adalah Alumnus Ilmu Sejarah Universitas Andalas,