Opini

Menakar Peluang Orang Minang Bisa Jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Ke-33

KABAR pergantin Panglima TNI akhir-akhir ini kian santer di berbagai media. Pergantian itu menurut berbagai sumber akan dilakukan awal Tahun 2020.

Penulis: Emil Mahmud | Editor: afrizal
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Kepala BNPB Doni Monardo saat berada di Padang, Senin (23/12/2019). 

Menakar Peluang Orang Minang Bisa Jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Ke-33
KABAR pergantian Panglima TNI akhir-akhir ini kian santer di berbagai media. Pergantian itu menurut berbagai sumber akan dilakukan awal Tahun 2020. Jika memang benar, maka Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki peluang lebih besar ketimbang kepala staf angkatan (KSA) lainnya.

Jika itu terjadi, maka jabatan Kasad akan ditinggalkan menantu Jenderal (Purn) Hendropriyono. Dengan demikian akan muncul teka teki, siapa yang akan memiliki peluang menjadi Kasad.

Peluang tersebut tentu ada pada perwira tinggi TNI AD yang saat sekarang berpangkat Letnan Jenderal (jenderal bintang tiga).

Sejarah TNI AD mencatat, semenjak Indonesia merdeka, TNI AD sudah 32 kali melaksanakan pergantian pimpinan TNI AD. Mereka berasal dari berbagai latar belakang suku, etnis, golongan dan pendidikan.

Mulai dari Jenderal TNI Kehormatan GPH Djatikusumo sebagai Kasad ke-1 (periode 1948-1949) hingga Kasad ke-32 Jenderal TNI Andika Perkasa (22 November 2018).

Berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya, maka aspek kepentingan nasional dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI AD jauh lebih dominan ketimbang aspek lainnya. Hal ini disebabkan karena, tugas dan tanggung jawab TNI menjalankan politik negara atau bukan politik pemerintah (Fokusmedia, Tentara Nasional Indonesia, Bandung: 2004, hal. 2), yang membutuhkan spirit nasionalisme prajuritnya dengan tanpa mengabaikan aspek lainnya.

Dominannya aspek nasionalisme, maka pertimbangan aspek primordialisme seperti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) harus diabaikan, karena bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kendati aspek primordialisme diabaikan, namun manakala pengangkatan Kasad diumumkan ke adapan publik melalui media ternyata tetap saja muncul komentar tentang latar belakang, asal usul
etnis, suku dan daerah yang bersangkutan. Bagaimanapun orang percaya bahwa asal usul etnis, suku dan daerah memengaruhi aspek kepemimpinan karakter keseharian dan integritas moral seseorang,
termasuk tentunya Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Di dalam pikiran penulis, bahwa sebagai seorang civilian meyakini, mereka-mereka yang memiliki kewenangan untuk menentukan layak tidaknya seseorang jenderal bintang tiga untuk jadi Kasad pasti mempertimbangkan latar belakang etnis, suku dan daerah, di samping aspek lainnya sebagai bahan pertimbangan.

Sejak lahirnya TNI AD (5 Oktober 1945), seorang putera daerah, yang belum pernah menjabat
Kasad, ternyata jenderal yang berasal dari daerah Minangkabau, nota-bene asal Sumbar.

Memang benar, putera Papua, Kalimantan, NTT/NTB, Aceh, dan Sulawesi belum pernah jadi Kasad. Namun
Jenderal TNI M Yusuf dari Sulawesi Selatan pernah menjabat Panglima ABRI (sekarang Panglima TNI)
periode Tahun 1978-1983.

Sedangkan, putera daerah Jambi, Jenderal TNI Edy Sudrajat pernah menjabat Kasad. Sedangkan, untuk putera daerah Sumatera Selatan pernah menjabat Kasad dua kali, yaitu Jenderal TNI Makmun Murod (1974-1977) dan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu (2002-2005).

Putera daerah lainnya diluar Jawa yang pernah menjabat Kasad adalah Sumatera Utara, masing-masing
Jenderal TNI. A.H. Nasution yang menjabat dua kali (1949-1954/ 1955-1962) dan Jenderal TNI. M.
Pangabean (1967-1969). Bahkan putera Maluku, kelahiran Sulawesi Selatan Jenderal TNI. George Toisutta pernah dipercaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kasad ke-26 tahun 2009-2011 (Dinas Sejarah Angkatan Darat, Profil Kepala Staf Angkatan Darat, Bandung: 2001, hal. 176).

Putera Jawa Barat (baca: Sumedang), yang pernah menjabat Kasad adalah Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah yang pernah dipercaya sebagai Wakil Presiden.

Selain putera Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Maluku dan Jawa Barat, maka 25 Kasad lainnya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tentu ada beberapa alasan mengapa putera Jawa Tengah dan Jawa Timur yang banyak dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Pertama, secara sosio kultural. Ada 11 azaz kepemimpinan TNI yang walaupun berasal dari bahasa Sangskerta (Buku Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Sejarah TNI AD 1974-2004, Jakarta: 2005, hal. xviii).

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved