Monas PDRI di Limapuluh Kota Akan Jadi Aset Pemprov Sumbar, Wagub Nasrul Abit: Pastikan Dulu

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin menyerahkan aset Monas PDRI ke Pemerintah Provinsi.

Kemudian pengelolaannya juga diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

Namun, kata Nasrul Abit, kalau pengelolaan juga diserahkan ke provinsi, tentu harus dilihat dulu suratnya darimana.

"Saya minta surat tertulis dari Kementerian, bahwa itu memang aset diserahkan ke provinsi."

"Sementara, aset itu sekarang tanahnya masih milik Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota," jelas Nasrul Abit, Senin (9/12/2019).

• Akan Ada Monas PDRI di Limapuluh Kota, Nasrul Abit Sebut Pembangunan Segera Diselesaikan

"Saya minta telusuri aset itu milik siapa. Tolong dilihat dan pastikan dulu."

"Di situ ada dua lokasi, lahan pembangunan monumen yang telah memiliki sertifikat seluas 20 Ha dan rencana lahan yang akan diserahkan oleh masyarakat seluas 30 Ha," jelas Nasrul Abit.

Jika benar diserahkan ke pihak provinsi, ujar Nasrul Abit, pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar siap dan tidak ada masalah.

Rencana ke depan, lanjutnya, pemakaian monumen PDRI tidak hanya oleh pemerintah daerah sebab sulit untuk memeliharanya.

• Batal di Padang, Tuan Rumah Penas Tani Bergeser ke Padang Pariaman, Pemkab Nyatakan Siap

Rencananya, monumen itu juga bisa dipakai TNI untuk pelatihan.

"Barangkali di sana, akan ada semacam asrama atau lainnya yang mencakup kegiatan pelatihan bela negara dikoordinir TNI. TNI berkantor di sana, sekaligus juga bisa memelihara tugu PDRI," jelas Nasrul Abit.

Dikatakan Nasrul Abit, komitmen menteri terkait, yang telah bersepakat untuk pembangunan monas perlu didudukan kembali.

Sebab, kata dia, tidak mudah penyerahan aset tersebut.

Menurut Nasrul Abit, keberadaan monumen PDRI sangatlah penting.

• KRAP Padang Bagi Tips Mengusir Ular: Jangan Panik, Gunakan Benda yang Tidak Melukai

"PDRI merupakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kita dulu pernah tanpa pemerintahan. Orang menyangka Indonesia sudah bubar, ternyata ada di Bukittinggi," kata Nasrul Abit.

Lebih lanjut, Nasrul Abit mengatakan monumen PDRI merupakan sejarah NKRI yang mesti dituntaskan pembangunannya.

Hal itu menjadi bukti sejarah bahwa Sumbar dalam hal ini, Bukittinggi, Limapuluh kota, Agam, dan Solsel, bersatu. Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Indonesia.

Dikatakan Nasrul Abit, Kemendikbud kebagian tugas untuk membangun Museum PDRI.

Selain Kemendikbud, ada lima kementrian lain yang diberi tugas, yaitu Kemenhan, Kemensos, Kemen PUPR, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

• Penas Tani Batal Digelar di Padang, Wagub Sumbar Nasrul Abit: Itu Keputusan Menteri Pertanian

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumbar mengatakan, tahun 2019 pemerintah pusat mengucurkan dana pembangunan sebesar Rp32 miliar.

Dengan dana tersebut, diharapkan pembangunan monumen itu rampung sekitar 70 persen.

"Waktu tinggal beberapa minggu, kawan-kawan di lapangan tetap optimis, mencoba untuk menyelesaikan. Kalau diresmikan belum tahu, lihat perkembangan," ujar Nazwir.

Menurut Nazwir, berdasarkan sejarah PDRI itu perjalanan mulai dari Bukittinggi, Limapuluh kota, Sumpur Kudus hingga bidar alam (Solok Selatan).

Perjalanan sejarahnya berbentuk napak tilas.

• Penyebab Pria Tewas di Kolam Tambak Udang di Padang Masih Misteri, Polisi Tunggu Hasil Visum

Di Limapuluh Kota akan dibangun monumen, sementara di daerah lain, akan dibangun tugu.

Pembangunan itu manfaatnya harga diri Sumatera Barat.

Dengan adanya PDRI, itu pasti ada Indonesia.

Dari segi sejarah, juga harus diingat oleh generasi muda. Bahwa di sana ada sejarah untuk keberadaan negara RI.

Selanjutnya, sebagai pengembagan wilayah.

Dengan dibangunnya monumen di sana, diharapkan akan jadi destinasi untuk membuka daerah.

"Terbuka daerah Koto Tinggi tembus jalan ke Bukittinggi via Palupuah dan tembus jalan ke Pasaman via Bonjol.

Sekarang baru satu jalan. Dengan adanya monumen terbuka jalan dan derah tersebut. Tentu masyarakat akan sejahtera," tutur Nazwir. (*)