Akan Ada Monas PDRI di Limapuluh Kota, Nasrul Abit Sebut Pembangunan Segera Diselesaikan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sempat terhenti, pembangunan monumen nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota akan kembali dilanjutkan.

Kepala Kesbangpol Sumbar, Nazwir mengatakan, sejak 2012 sudah disusun rencana pembangunan kawasan luas bernama Monumen dan Tugu Bela Negara di wilayah tersebut.

"Memang pembangunan monumen timnya sudah ada sejak 2012, baik pusat maupun provinsi."

"Mulai pembangunan 2013 hingga 2016 melalui dana pembantuan dari Dirjen Kebudayaan. Lalu 2016 terhenti," jelas Nazwir.

• Padang Batal Jadi Tuan Rumah Penas Tani, Mahyeldi Membantah dan Langsung Temui Menteri

Lebih lanjut, Nazwir mengatakan, pembangunan monumen nasional tersebut akan segera dilanjutkan hingga akhir 2019 ini.

Sebab, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kita harapkan selesai nanti pada 31 Desember 2019. Kemudian akan dilanjutkan pembangunan pada 2020 untuk finishing, baik di dalam maupun interiornya," ungkap Nazwir.

Menurut Nazwir, monumen itu dibuat sebagai penanda di kawasan tersebut pernah berdiri PDRI selama 1948-1949.

• Ada Insentif untuk Pelapor Warga yang Buang Sampah Sembarangan di Padang, DLH Sebut Nominal

Berbagai fasilitas akan dibangun di sana, terutama sebuah Museum PDRI yang megah, auditorium, serta akan dilengkapi bangunan lain oleh Kemensos, Kemenhan, dan kementarian lainnya.

Sempat terhenti tiga tahun, Nazwir mengungkapkan terdapat berbagai masalah.

Pertama, anggarannya terlambat turun dari pemerintah pusat.

Pembangunan tidak mungkin untuk dilaksanakan karena Sumbar sifatnya kontribusi.

Kedua, memang anggarannya tidak turun.

• Pekerja Tambak Udang di Koto Tangah Padang Ditemukan Tewas di Tengah Kolam Dekat Mesin Sedot Air

Sementara, biaya yang dibutuhkan, kalau dilihat untuk monumen ada sekitar Rp98 miliar sesuai perencanaan.

Anggaran yang baru masuk sejak 2013 hingga 2019 itu dari hasil pemeriksaan Direktoral Jenderal Kebudayaan baru Rp37 miliar.

Sekarang pemerintah menambah Rp32 miliar. Totalnya ada sekitar Rp69 miliar.

"Kalau total anggaran yang harus disediakan itu Rp 603 miliar. Yang Rp 98 miliar itu tanggung jawab dari Direktoral Jenderal Kebudayaan," sebut Nazwir.

Nazwir menggambarkan, nantinya monumen akan dibangun tiga lantai. Terdiri atas museum dan auditorium.

• 2 Kasus Bunuh Diri dalam Sehari di Padang, Psikolog: Depresi Umumnya Jadi Faktor Pendorong

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menegaskan, kalau kelanjutan dari pembangunan monumen nasional PDRI atau Tugu Bela Negara itu, patut segera diselesaikan.

Karena itu adalah salah satu bukti dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Menurut Nasrul Abit, keberadaan monumen PDRI itu sangatlah penting.

Sebab sejarah membuktikan kalau di lokasi itu pernah berdiri PDRI yang dibawah komando Mr Sjafruddin.

Monumen PDRI, salah satu bentuk identitas untuk mengenang atau memperingati peristiwa perjalanan bangsa pada masa lalu.

"Ini sangat penting karena kita dulu pernah tanpa ada pemerintahan. Orang (bangsa lain) menyangka Indonesia sudah bubar."

"Ternyata ada di Bukittinggi. Ini bagian dari sejarah Indonesia yang harus kita tuntaskan pembangunannya," ujarnya.

Menurut dia, monumen tersebut adalah bukti sejarah bahwa Sumatera Barat dalam hal ini, Kota Bukittinggi, Limapuluh Kota, Agam dan Solok Selatan waktu itu, bersatu.(*)