CPNS 2019

Minimnya Formasi CPNS Disabilitas di Sumatera Barat, Terkait Aksesibilitas?

Kepala Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Syafnirwan mengatakan, aksesibilitas menjadi pertimbangan pemer

Minimnya Formasi CPNS Disabilitas di Sumatera Barat, Terkait Aksesibilitas?
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Kepala Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Syafnirwan (kiri) saat beraudiensi dengan Jaringan Peduli Disabilitas Padang, Senin (2/12/2019) 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Syafnirwan mengatakan, aksesibilitas menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan jumlah formasi disabilitas yang diterima di lingkungan Pemprov Sumbar.

Hal tersebut dilakukan agar setelah melamar di formasi yang disediakan, penyandang disabilitas punya akses yang cukup di tempat kerjanya.

Didukung Perda No 3 Tahun 2015, Mahyeldi Klaim Pemko Padang Sudah Ramah Terhadap Disabilitas

Hari Disabilitas Internasional,Irwan Prayitno: Bukan Kehendak Seseorang Jadi Difabel,Tapi Itu Takdir

"Jangan sampai setelah melamar di semua formasi dan bebas mendaftar, ternyata kondisi pekerjaan, kantor, ruangan dan sebagainya tidak memungkinkan disabilitas untuk bekerja di tempat itu," kata Syafnirwan, Senin (2/12/2019).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris PPDI Kota Padang Antoni Tsaputra tak ingin aksesibilitas menjadi hambatan seorang disabilitas untuk menjadi PNS.

"Jangan kemudian disalahkan kantor. Permen PU, kantor itu wajib aksesibilitas untuk teman-teman difabel," ujar Antoni Tsaputra.

BKD Sumatera Barat Bantah Rekrutmen CPNS 2019 Mendiskriminasi Kaum Disabilitas

KPU Sumbar Prioritaskan Sosialisasi Kepemiluan untuk Pemilih Disabilitas

Menurut Antoni Tsaputra, inklusif tidak hanya menghadirkan teman-teman disabilitas sebagai karyawan, lalu kemudian mereka yang harus menyesuaikan diri.

Tetapi, hal tersebut terkait kesiapan pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana.

"Inklusif bukan berarti menerima disabilitas di birokrasi saja, tetapi kesiapan birokrasi mensupport teman-teman disabilitas bisa bekerja dengan baik dan melayani masyarakat dengan baik," jelas Antoni Tsaputra.

KISAH Antoni Tsaputra, Penyandang Disabilitas Asal Padang Raih Doktor di Australia

Direktur LBH Padang: Sudah Seharusnya Masjid Raya Sumbar Jadi Percontohan Masjid Ramah Disabilitas

Kata dia, inklusif harus punya komitmen sebab sudah diamanahkan oleh UU, bahwa penyediaan aksesibilitas itu wajib.

"Ini bisa menjadi pelajaran ke depan bagaimana perencanaan rekruitmen bisa lebih inklusif," harap Antoni Tsaputra. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved