Ikut Pilkada Tanah Datar 2020, Berikut Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang Harus Dipenuhi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar mensyaratkan jumlah dukungan calon independen atau perseorangan maju di Pilkada Tanah Datar 2020.

Ikut Pilkada Tanah Datar 2020, Berikut Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang Harus Dipenuhi
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Kantor KPU Provinsi Sumbar 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar mensyaratkan jumlah dukungan calon independen atau perseorangan maju di Pilkada Tanah Datar 2020.

Syarat dukungan di setiap kabupaten memang berbeda, itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT.

Ketua KPU Tanah Datar Fahrul Rozi mengungkapkan, minimum dukungan dan sebaran pasangan calon perseorangan tersebar di 50 persen jumlah kecamatan.

Buku Terbitan RPP Press KPU Padang, Perempuan Dalam Mimbar Demokrasi Dibincangkan

KPU Padang Resmikan Rumah Pintar Pemilu Press, Luncurkan Buku Perempuan Dalam Mimbar Demokrasi

"Minimal 8,5 persen suara dari total 276.615 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tanah Datar. 8,5 persen dari DPT itu minimal 23.513 dukungan suara yang tersebar paling sedikit pada 8 kecamatan atau lebih dari 50 persen kecamatan," ujar Fahrul Rozi, Jumat (29/11/2019).

Lebih lanjut dia mengatakan, syarat minimal dukungan perseorangan tersebut harus diserahkan ke KPU lebih awal sebelum mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Tanah Datar.

Pemprov dan KPU Sumbar Resmi Tanda Tangan NPHD Dana Pilkada 2020

KPU Sumbar: Tinggal Tiga Daerah yang Belum Tanda Tangan NPHD di Sumbar

Dia menambahkan, formulir penyerahan syarat dukungan perseorangan yang ditandatangani oleh pendukung harus dilampiri dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

"Sementara untuk syarat lain yang harus dipersiapkan calon di antaranya ijazah, sehat, dan lain-lain sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016," jelasnya.

Berdasarkan PKPU No 16 Tahun 2019 tentang Penyerahan syarat dukungan Paslon bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dimulai 19 Februari hingga 23 Februari 2020.

KPU Sumbar Prioritaskan Sosialisasi Kepemiluan untuk Pemilih Disabilitas

Pemprov Sumbar Belum Sepakati Dana Hibah KPU, Gubernur Irwan Prayitno: Mesti Ketok Palu Dulu

Setelah itu, akan dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada 19 Februari hingga 26 Februari 2020.

Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan dijadwalkan pada 27 Februari hingga 25 Maret 2020.

Terkait anggaran, Fahrul Rozi mengatakan, sudah mencukupi sesuai dengan perencanaan. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved