Terkait Status Mantan Napi Ahok, Tidak Ada Persoalan untuk Menjadi Pimpinan di BUMN, Cek Aturannya

TRIBUNPADANG.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok, disebut-sebut akan menjadi salah satu pimpinan atau bos di salah satu BUMN.

Hal itu pun juga dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi seperti dikutip Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Menilik ke belakang, pada 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

• Ahok Diisukan Bakal Jadi Bos BUMN, Andre Rosiade Ingatkan 2 Kasus: Berkonsultasilah kepada KPK

• Sebut Dirinya Tak Mungkin Jadi Menteri, Ahok: Jadi Host, Ya Ngelawak Lah, Saya Nyanyi Agak Lumayan

Ahok terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama.

Ahok pun akhirnya ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Lantas, apakah bisa seorang mantan napi menjadi bos di perusahaan pelat merah?

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama tak menjadi halangan.

Calon Direksi

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

"Jadi kalau mau masuk BUMN bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya sebagaimana diberitakan Kompas.com (14/11/2019).

Sementara itu, mengacu UU No. 19/2003 tentang BUMN pasal 45 ayat (1), juga tidak ada persoalan terkait status mantan napi yang menjadi bos atau pimpinan di BUMN.

• Ahok Dikabarkan Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota‎ Baru, Istana: Hoaks, Super Hoaks!

• BTP Desak Adik Tak Pakai Nama ‘Ahok’ untuk Usaha Keluarga, Harry: Emang Namanya Ahok Cuma 1 Orang?

Berikut bunyi pasal tersebut:

"Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara".

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa yang dilarang menjabat sebagai calon direksi BUMN ialah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

• Soal Rumor Posisinya Akan Digantikan Ahok, Maruf Amin: Itu Hoaks

• 4 Fakta di Balik Kabar Ahok Gantikan Maruf Amin, dari Respons TKN Jokowi hingga Kronologi

Ahok memang benar pernah dihukum secara sah dan meyakinkan telah berbuat melanggar hukum.

Namun, pelanggaran hukum yang dibuat oleh Ahok bukanlah merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, ia sah-sah saja untuk menjabat sebagai salah satu bos di BUMN.

Artikel di atas telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pernah Jadi Napi, Bolehkah Ahok Jadi Bos BUMN?"

Bagaimana dengan calon bupati?

Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan berkomentar singkat soal kemungkinan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) bergabung menjadi pejabat BUMN.

Menurut Zulkifli apabila Ahok bisa bergabung ke BUMN maka calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana jangan dipermasalahkan ikut dalam Pilkada.

"Kalau gitu di MPR jangan diributin dong yang mau nyalon bupati ya gitu, makasih," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

• Mahfud MD: Ahok Tak Mungkin Bisa Menggantikan Maruf Amin Sebagai Cawapres

• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini, Jumat 15 November 2019 Aries Mendominasi Pasangan, Cancer Meragu

Untuk diketahui Ahok merupakan mantan Narapidana kasus penodaan Agama.

Ahok telah divonis bersalah dua tahun penjara dan telah bebas pada 24 Januari 2019 lalu.

Zulkifli enggan menjawab lagi terkait layak tidaknya Ahok masuk ke dalam perusahaan BUMN.

Sebaiknya kata Zulkifli, hal tersebut ditanyakan kepada Ahok sendiri.

"Tanya beliaunya saja lah kalau itu ya makasih," katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.

• SUPERSKOR - Semen Padang Terancam Tanpa 3 Pemain Pilar| Teka-teki Pengganti Dedi Gusmawan

• PADANG - Insiden Maut Longsor Tambang Tanah Clay di Kuranji| TRIBUNWIKI 5 Mall di Padang

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribunews, Rabu (13/11/2019).

Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu.

Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN. Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.

Diberitakan, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

• BREAKING NEWS: Gempa 7,4 SR di Jailolo Maluku Utara, Berpotensi Tsunami

• SUMBAR - CPNS Sumbar 2019, Pemda Ini Butuh Lulusan DIII| Berita Gempa Pesisir Selatan

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, Ahok belum dapat mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Tapi, kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pernah Jadi Narapidana, Bolehkah Ahok Jadi Bos BUMN? Cek Undang-undangnya,