Berita Padang Hari Ini

DPRD Padang Rampung Bahas APBD 2020, Ada Defisit sekitar Rp 28 M Disebabkan Hal Ini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah rampung melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DPRD Padang Rampung Bahas APBD 2020, Ada Defisit sekitar Rp 28 M Disebabkan Hal Ini
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi uang 

DPRD Rampungkan Pembahasan APBD 2020 Padang, ada defisit APBD 2020 sekitar Rp 28 M

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah rampung melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Padang, Amrin Amin pada pembahasan yakni terjadi defisit anggaran.

"APBD sudah selesai dibahas di Bukittinggi, kami sesuaikan dengan program pemerintah. Awalnya ada defisit sekitar Rp 28 M kalau tidak salah, karena dana intensif berkurang," kata Amrin Amin pada Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) jika ada keraguan terkait anggaran akan dilakukan pemanggilan terhadap APBD.

Sementara itu, Anggota Komisi 2, Moharlion mengungkapkan pada awal pembahasan ada defisit anggaran sekitar Rp 28 M.

Lebih lanjut, kata Moharlion untuk mengatasi defisit anggaran dilakukan pemangkasan pada belanja daerah.

Sekwan Jelaskan Alasan Banggar DPRD Padang Bahas APBD 2020 di Bukittinggi, Akhirnya Terjawab!

DPRD Padang Bahas APBD 2020 di Hotel Berbintang di Kota Bukittinggi, Ada Apa?

"Jika defisit ada dua caranya untuk mengatasinya yakni menaikan pendapatan dan memangkas anggaran. Kita lakukan pangkas belanja, karena menaikan pendapat takutnya tidak tercapai," kata Moharlion.

Dijelaskan pemangkasan belanja daerah dilakukan setelah dilakukan analisa. Di antaranya, pengurangan gaji, belanja tanah yang tidak dimungkinkan dan lainnya.

Dijelaskan juga setiap kelurahan juga mendapatkan dana sebesar 5 persen dari total anggaran.

Karenanya, imbuh Moharlion setiap kelurahan mendapatkan sekitar Rp 1.5 M.

Dana ini berasal dari 5 persen tetap anggaran dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat untuk kelurahan sekitar Rp 350 Juta.

Dikatakan setelah dilakukan pembahasan oleh banggar selanjutnya didengarkan pendapat fraksi-fraksi di DPRD Padang.(*)

 
 

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Emil Mahmud
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved