Antrean Panjang di SPBU, DPRD Sumbar Desak Pemerintah Pusat Ambil Langkah Tegas
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mendesak pemerintah pusat mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di beberapa SPBU di k
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mendesak pemerintah pusat mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di beberapa SPBU di kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Kelangkaan BBM jenis premium tersebut mengakibatkan terjadinya antrean panjang di SPBU Kota Padang.
Menurutnya, antrean panjang bisa menimbulkan banyak masalah.
• Pertamina Beberkan Kondisi Hingga Terjadinya Antrean BBM Premium di SPBU, Kota Padang
• DPRD Padang Desak Pihak Terkait Agar Cari Penyebab Antrean BBM Premium di SPBU
"Kelangkaan BBM menyentuh perekonomian sehingga masyarakat merasakan ketidaknyamanan.
Kami DPRD pun merasakan itu. Kami merasakan rintihan masyarakat," kata Irsyad Syafar kepada TribunPadang.com, Selasa (15/10/2019).
Irsyad Syafar mengaku setiap hari menyaksikan antrean panjang di setiap SPBU.
Ia hanya bisa mengimbau pemerintah pusat untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
• BBM Jenis Premium Kosong Mengakibatkan Terjadi Antrean Panjang di Beberapa SPBU Kota Padang
• Kebakaran SPBU Gadut Berbuntut, Polisi Amankan Sopir yang Isi BBM Pakai Tangki Tambahan
"Kondisi ini menimbulkan permasalahan di tingkat bawah. Karena itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah," terang Irsyad Syafar.
Menurut Irsyad Syafar, premium merupakan kebutuhan masyarakat kurang mampu, bukan masyarakat menengah ke atas.
"Masyarakat kalangan bawah memiliki kemampuan terbatas dan mereka mengalami masalah itu. Ini tentu sangat memprihatinkan," kata Irsyad Syafar.
• Pertamina Prediksi Konsumsi BBM Selama Ramadan Hingga Lebaran Bakal Meningkat
• Masyarakat Mentawai dan Solok Selatan Akan Nikmati BBM Satu Harga, 4 SPBU Kompak Segera Diresmikan
Irsyad Syafar menyebut DPRD Sumbar tidak punya kewenangan, maka dari itu ia ingin pemerintah mengambil langkah-langkah apa saja sehingga premium kembali normal dan masyarakat bawah bisa mengaksesnya secara baik.
Dia juga mengimbau bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lebih baik, diharapkan mengalah sehingga tidak ikut mengantre bersama masyarakat yang membeli BBM Subsidi.
"Pemilik kendaraan utamanya yang memiliki mobil mewah, ambil lah pilihan kedua dengan bahan bakar minyak di atas premium. Ini untuk mengurangi jumlah antrean," sarannya.
• 23 Anggota Bamus DPRD Padang Lakukan Kunjungan Kerja ke Pulau Jawa
• Timnas Indonesia Kontra Vietnam, Duel Antara Pemegang Rekor Bagus dan Kenyataan Pahit
"Kami hanya bisa mengimbau. Sebab tidak ada juga larangan untuk mereka mengakses BBM subsidi," tambah Irsyad Syafar.
Irsyad Syafar mengajak masyarakat kalangan menengah ke atas, berbagi rasa dengan masyarakat.
"Malu lah untuk antre. Ini masalah rasa dan harus jadi pertimbangan," tutur Irsyad Syafar. (*)