Sumbar

Imbas Pengalihan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi, Pemprov Sumbar Tekor hingga Rp 700 Miliar

Pengalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi membuat keuangan Pemprov Sumbar tekor Rp700 miliar lebih.

Imbas Pengalihan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi, Pemprov Sumbar Tekor hingga Rp 700 Miliar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pengalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi membuat keuangan Pemprov Sumbar tekor Rp700 miliar lebih.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI, di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (6/9/2019).

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah SMA/SMK di kabupaten/kota diambil alih pemerintah provinsi.

Program Kotaku di Sumbar Tangani 789,89 Ha Kawasan Kumuh, Wujudkan Pemukiman Layak Huni

Nah, ini membuat pemerintah provinsi mengalami ketekoran hingga Rp700 miliar lebih yang harus diambil dari PAD dan DAU kami.

Sehingga sampai saat ini kami tidak bisa memberikan tunjangan daerah untuk guru SMA/SMK," kata Nasrul Abit.

Menurut Nasrul Abit, jika seandainya awal pemindahan kebijakan tersebut bersamaan dengan jumlah orang dan gajinya tidak masalah.

"Tetapi ternyata ada hitungan dari pusat entah 10 persen atau 12 persen DAU yang ke daerah sehingga ketekoran Rp700 miliar lebih," ucap Nasrul Abit.

Luas Kawasan Kumuh di Sumbar Capai 9.331,75 Ha, Wagub Nasrul Abit Minta Harus Ditata Ulang 2019 Ini

Sementara itu, Pimpinan Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengatakan, pihaknya memang masih fokus pada adanya beban pengalihan gaji guru dari kabupaten ke provinsi.

Pihaknya menyarankan agar Pemprov Sumbar mengirim surat ke Kementerian Keuangan dan DPD akan membantu untuk memfasilitasi.

Hal tersebut diharapkan bisa menutup kekurangan dari Pemda untuk membayar gaji guru yang PNS.

"Akibat peralihan kewenangan itu, pagu provinsi berkurang. Daerah lain gak ada masalah seperti itu.

Jadi kami minta Pemprov bersurat ke Kementerian Keuangan," tutur Ajiep Padindang.(*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved