Program Kotaku di Sumbar Tangani 789,89 Ha Kawasan Kumuh, Wujudkan Pemukiman Layak Huni

Luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 9.331,75 Ha. Untuk mewujudkan kota tanpa kumuh 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Program Kotaku di Sumbar Tangani 789,89 Ha Kawasan Kumuh, Wujudkan Pemukiman Layak Huni
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Tim Penataan Kawasan Kumuh Sumbar melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Jumat (6/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 9.331,75 Ha.

Untuk mewujudkan kota tanpa kumuh 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Leader Program Kotaku Sumbar Bajang Ahmadi saat ditemui TribunPadang di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (6/9/2019) mengatakan program kotaku sudah terlaksana namun belum maksimal.

Luas Kawasan Kumuh di Sumbar Capai 9.331,75 Ha, Wagub Nasrul Abit Minta Harus Ditata Ulang 2019 Ini

Prof Mestika Zed di Mata Wagub Sumbar Nasrul Abit, Almarhum Giat Mengoreksi Sejarah Bangsa

Wagub Nasrul Abit Sampaikan Permohonan Maaf Saat Kunjungi Rumah Duka

Menurutnya, program Kotaku ada untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

"Program Kotaku itu hadir untuk menyelesaikan persoalan kawasan kumuh yang berada di masing-masing wilayah dengan beberapa indikator.

Di antaranya, keteraturan bangunan, sanitasi air, pengelolaan persampahan, air minum, pengamanan kebakaran, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)," jelas Bajang Ahmadi.

Buka Musyawarah Wilayah LDII Sumbar, Nasrul Abit: Organisasi Keagamaan Dai Harus Menjadi Penyejuk

LIVE STREAMING: Wagub Sumbar Nasrul Abit Kunjungi Rumah Duka Korban Tertimpa Sound System KBN

Insiden Sound System Roboh di Padang Panjang, Wagub Sumbar Nasrul Abit Ingatkan untuk Hati-Hati

Bajang Ahmadi menambahkan program Kotaku sudah lama ada yakni sejak 2015 hingga 2018 dan sudah bergerak melakukan penataan.

Ia menjelaskan ada beberapa kategori kawasan kumuh yakni ringan, sedang, dan berat.

"Cakupannya adalah ketika berada di bawah 10 Ha, itu kewenangannya di kabupaten/kota. Lalu, 10-15 Ha itu kewenangannya ada di Provinsi. Jika lebih dari 15 Ha itu kewenangan pusat.

Halaman
12
Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved