Tunggakan BPJS Kesehatan Cabang Padang Rp 30 M, Rata-rata Tunggakan Peserta Kelas Tiga

Kepala BPJS Cabang Padang Asyraf Mursalina mengatakan penunggakan BPJS Cabang Padang saat ini mencapai angka Rp 30 M.Adapun wilayah kerja BPJS Caban

Tunggakan BPJS Kesehatan Cabang Padang Rp 30 M, Rata-rata Tunggakan Peserta Kelas Tiga
TribunPadang.com/Rima Kurniati
Kepala BPJS cabang Padang, Asyraf Mursalina 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina mengatakan penunggakan BPJS Kesehatan Cabang Padang saat ini mencapai angka Rp 30 M.

Adapun wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang meliputi Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan dan Mentawai.

Terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Berikut Penjelasan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang

Irwan Prayitno:82% Masyarakat Sumbar Sudah Terdaftar BPJS Kesehatan,Sebagian Subsidi dari Pemerintah

HUT BPJS Kesehatan ke-51, Kantor Cabang Padang Ajak Masyarakat Senam Aerobik Bersama

Asyraf Mursalina mengungkapkan penunggakan tersebut berasal dari penunggakan iuran peserta BPJS.

"Rata-rata tunggakan itu berasal dari peserta BPJS kelas tiga," jelas Asyraf Mursalina pada Selasa (3/9/2019).

Asyraf Mursalina menghimbau masyarakat untuk segera melunasi tunggakan tersebut sebelum adanya regulasi penyesuaian iuran.

Bagi masyarakat yang berada pada level tiga, namun tidak bisa membayar tunggakan bisa mendapatkan BPI.

Asyraf Mursalina mengatakan untuk mendapatkan BPI, peserta tersebut bisa melaporkan diri pada kelurahan atau kecamatan setempat.

"Silahkan melakukan pendataan pada kelurahan atau kecematan setempat, sehingga bisa menjadi penerima PBI ", katanya.

Saat ini, Asyraf Mursalina mengungkapakan BPJS Kesehatan cabang Padang sudah melaporkan tunggakan tersebut pada Pemerintah Pusat.

Download MP3: Calum Scott You Are The Reason Dilengkapi Terjemahan Lirik Lagu dan Video Klip

Ketua Adat Papua, Lenis Kogoya Serukan Harus Bersatu untuk Bicarakan Kedamaian di Papua

Sinopsis Sinema India Ishq Subhanallah Episode 53 Hina Bertemu Zara, Rabu 4 September 2019 di ANTV

"Pemerintahan Sumbar terbuka dan akan melakukan verifikasi data masyarakat yang layak menerima BPI," jelas Asyraf Mursalina.

Data-data yang masuk laporan dari kecamaatan tersebut akan diverifikasi di lapangan.

Jika memang ada masyarakat level kelas tiga, iurannya menunggak dan dianggap miskin, maka layak menerima BPI.

"Jika ditemukan layak menerima BPI, maka pemerintah akan mendaftarnya pada penerimaan baik BPI APBN maupun BPI APBD," tambahnya. (*)

Penulis: Rima Kurniati
Editor: Mona Triana
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved