Breaking News:

Sumbar

Di Hadapan KPK, Gubernur Sumbar Blak-blakan Soal Setoran Partai dan Mahalnya Biaya Pilkada

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno blak-blakan soal setoran kepala daerah untuk partai politik di hadapan KPK.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno 

Kondisi tersebut memaksa calon meminta bantuan pihak lain yang tentunya berkaitan dengan adanya kepentingan.

"Pilkada itu kan mencari pemimpin untuk rakyat. Itu kan kepentingan negara, mestinya negara yang biayai semua. Ini masa calon yang membiayai.

Dari mana duitnya? Kalau yang maju birokrat, ya pasti akan korupsi karena menutupi dana kampanye," ucap Irwan Prayitno.

Tim Pra PON Futsal Sumbar Tidak Dibebani Target di Turnamen Rafhely Specs Cup IX-2019

Ia menakar gaji birokrat hanya jutaan rupiah, sedangkan biaya Pilkada mencapai miliaran rupiah.

Hal tersebut tentu menyulitkan calon kepala daerah tersebut untuk maju.

Kemudian, ketika menjadi kepala daerah, banyak warga yang minta bantuan. Sementara, PAD hanya dari hotel dan restoran.

Oleh karena itu, Irwan Prayitno meminta negara harusnya membiayai pemilihan kepala daerah.

Sehingga parpol tidak lagi meminta uang kepada kadernya.

KPK Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Sumbar, Pemda se Sumbar Teken MoU dengan BPD

"Kalau uang di parpol tidak cukup, tentu mereka meminta kepada kader yang menduduki jabatan.

Kalau tidak memberi, tidak akan bisa diusulkan atau malah diberhentikan dari parpol. Ujung-ujungnya tertangkap KPK," ujar Irwan Prayitno.

Halaman
123
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved