Survei SMRC: Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Tak Berdampak Negatif Terhadap Perekonomian Nasional

Survei SMRC: Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Tak Berdampak Negatif Terhadap Perekonomian Nasional

Editor: Saridal Maijar
Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah massa aksi 22 Mei melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). 

Namun, responden mengeluhkan penegakan hukum pada era pemerintahan sekarang.

"Masih besar 75 persen rakyat yang menilai positif arah perjalanan bangsa sejauh ini," kata Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas, saat pemaparan hasil survei di kantor SMRC, MInggu (16/6/2019).

Secara umum, sebanyak 75 persen responden menilai positif arah perjalanan bangsa.

4 FAKTA Kerusuhan di Buton, 38 Warga Ditetapkan Jadi Tersangka

Sedangkan, 15,8 persen, responden menilai arah perjalanan bangsa ke arah yang salah.

Sedangkan, 9,2 persen responden mengaku tidak mengetahui.

Tetapi, sorotan responden ke bidang penegakan hukum.

Setidaknya, terdapat 38 persen responden yang merasa takut karena penangkapan semena-mena yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Walaupun tidak mayoritas, tetapi sangat besar warga yang menilai sekarang takut dengan kesewenang-wenangan penegakan hukum," kata Sirojuddin.

Sedangkan, terdapat 53 persen responden yang mengaku tidak takut karena penangkapan semena-mena yang dilakukan aparat penegakan hukum.

KRONOLOGI Tabrakan Bus Pariwisata vs 2 Truk Tangki di Sitinjau Lauik Padang, 1 Penumpang Luka

Sementara itu, sembilan persen tidak menjawab.

Mengacu pada data hasil survei, setelah insiden aksi unjuk rasa berujung ricuh di sekitar gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada 21-22 Mei, ada kenaikan tajam atas penilaian bahwa orang sekarang takut dengan perilaku semena-mena aparat penegak hukum.

Dalam persentase pada 2009, 24 persen responden selalu atau sering takut perlakuan semena-mena oleh aparat penegak hukum.

Angka persentase ini masih bertahan sampai tahun 2014.

Namun, mengalami peningkatan tajam setelah 22 Mei 2019, di mana persentase mencapai 38 persen.

Selain itu, terjadi pula peningkatan pada pertanyaan pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved