Gubernur Sumbar di Hadapan KPK: Yang Punya Kepentingan Negara, Kok Kita yang Bayar?

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno titip pesan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia berharap agar KPK dapat menyarankan ke pemerintah pusat agar pilkada dibiayai sepenuhnya oleh negara.

"Pilkada kalau bisa 100 persen dibiayai oleh pemerintah, sebab ini adalah pesta demokrasi. Yang punya kepentingan negara, kok kita yang bayar," ucap Irwan Prayitno, Senin (22/4/2019).

Hal itu disampaikan oleh Irwan Prayitno di hadapan Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK saat rapat koordinasi rencana aksi pencegahan korupsi di Aula Kantor Gubernur.

Irwan Prayitno menggambarkan, dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada sangat banyak, sehingga membutuhkan dana dari pemerintah.

• Sebuah Rumah di Dadok Tunggul Hitam Padang Hangus Terbakar, Warga Dengar Bunyi Ledakan

• Marcelo Diisukan Bakal Susul MegaBintang Cristiano Ronaldo di Juventus

"Sumbar memiliki hampir 17 ribu TPS. Untuk saksi saja dibayar Rp250 ribu per orang, dikalikan dengan jumlah TPS.

Total gaji saksi saja sudah hampir Rp4 miliar. Itu semua menggunakan uang pribadi," rinci Irwan Prayitno.

Hal tersebut menurut Irwan Prayitno, membuat sebagian caleg dan calon kepala daerah merasa terbebani.

Sebab, ia harus mengucurkan dana untuk kampanye, alat peraga kampanye, dan sebagainya.

"Kenapa gak dibayarin oleh negara saja? Kalau dibayarin oleh negara, kepala daerah terpilih tidak akan merasa berhutang budi kepada teman dan kolega yang membantu dia," ujar Irwan Prayitno.

Pilkada, menurut Irwan Prayitno, adalah usaha mencari pemimpin untuk kepentingan negara, bukan pesta keluarga seperti acara pernikahan anak yang harus dibayar pribadi.

• Crystal Palace Patahkan Mitos soal Kutukan Drake, Buktinya Menang atas Arsenal

• Presiden Jokowi Undang 3 Gubernur ke Istana, Pertemuan Bahas Soal Ini

Di samping itu, Irwan Prayitno juga menyebut kepala daerah hampir semuanya pengurus partai.

Ia menduga oknum partai meminta sesuatu jika kepala daerah melakukan kegiatan training dan lain sebagainya.

"Saya minta negara beri bantuan sebanyak-banyaknya kepada partai politik," ujar Irwan Prayitno.

Menurut Irwan Prayitno, komitmen untuk tidak korupsi harus dimulai dari pemimpin.

Pimpinan itu bisa mencegah korupsi karena sudah terikat aturan yang jelas.

"Tidak ada kurangnya aturan tersebut, tidak perlu ada perdebatan, sudah jelas mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan.

Kita punya integritas dan pendirian untuk melakukan atau tidak," tegas Irwan Prayitno.(*)