TOPIK
Demo di Padang
-
Karena itu, DPRD Sumbar akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI.
-
Mahasiswa mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat nilai tukar rupiah demi menjaga daya beli masyarakat yang kian terpuruk.
-
"Kami akan kembali turun ke jalan. Bahkan jumlah massa akan lebih besar. Dalam waktu dekat kami pastikan akan kembali melakukan unjuk rasa," tegasnya.
-
Namun, sekitar pukul 18.30 WIB, suasana kembali memanas. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tidak terhindarkan.
-
"Sangat terasa dampaknya, plastik mahal, barang-barang lainnya juga naik. Tapi yang sangat tinggi naiknya botol plastik," sebutnya.
-
Sekitar satu hingga dua menit saling dorong, karena kuatnya barikade yang dibuat oleh pihak kepolisian sehingga tidak bisa ditembus para mahasiswa.
-
Salah satu orasi yang disampaikan orator berbunyi, "Banyak kesengsaraan yang dibuat oleh pemerintah hingga hari ini".
-
Mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumbar.
-
"Tadi saya dapat informasi kalau ada demo di DPRD Sumbar dari rekan pedagang, sekira pukul 11.00 WIB," ucapnya saat ditemui di lokasi.
-
Tampak diletakkan sebuah bantal guling berwarna putih bersih sebagai simbolisasi jasad keadilan dan kesejahteraan rakyat yang telah mati.
-
Petugas kepolisian juga masih bersiaga di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi dan mengatur arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.
-
Massa dengan tegas menuntut pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
-
Puluhan mahasiswa terpantau melakukan long march meninggalkan area kampus menuju arah Universitas Bung Hatta (UBH) dan melewati kantor DPRD Sumbar.
-
Pantauan reporter TribunPadang.com, Muhammad Iqbal, hanya terlihat ratusan personel kepolisian yang sudah ada di dalam kantor DPRD Sumbar.
-
Tommy Adam menyebut bencana ekologis yang terjadi merupakan dampak dari pembiaran negara.
-
Dalam petitumnya, penggugat minta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan yang dinilai menyebabkan bencana ekologis.
-
Masyarakat Sumatera Barat menggugat negara akibat bencana ekologis pada akhir November 2025 lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara
-
Ia meminta KSOP, Pemerintah Kota Padang, hingga pemerintah pusat mendengarkan suara buruh kecil yang hanya ingin bekerja mencari nafkah.
-
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa
-
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, mengapresiasi jalannya aksi yang menurutnya sesuai aturan
-
Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar), berjalan aman dan kondusif.
-
"Kita juga akan menuntut transparansi dari DPRD Sumbar terkait tindak lanjut atas semua tuntutan mahasiswa ini," tegasnya.
-
Keenam, tegakkan aturan untuk penertiban bangunan liar dan transparansi hukum atas tewasnya Affan Kurniawan.
-
Massa membubarkan diri setelah sekira pukul 17.00 WIB ditemui oleh sejumlah anggota DPRD Sumbar.
-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Muhidi, menemui peserta aksi damai.
-
Ribuan massa aksi memadati kawasan Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar) di Jalan S. Parman, Kota Padang, Senin (1/9/2025) siang.
-
"Bagi pengendara dihimbau jika tidak ingin terganggu lalu lintas silahkan lewat atau cari jalan alternatif lainnya," ujar AKP Riwal Maulidinata.
-
“Kami meminta Presiden untuk mencopot Kapolri dan Menteri Keuangan. Karena demo akibat ulahnya,” ujarnya.
-
Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan rekayasa arus lalu linta saat ratusan masyarakat menggelar aksi damai
-
Ribuan mahasiswa bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (OKP) dan pengemudi ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved