Ketua DPP IKM Minta Masyarakat Minang Percayakan Kasus Abu Janda kepada Polisi

Ringkasan Berita:

• Bareskrim Polri tengah mempersiapkan tim penyidik untuk menangani laporan terhadap pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda.
• Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade meminta masyarakat Minang, khususnya para perantau, untuk tetap mempercayakan proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. 
• Langkah hukum yang ditempuh merupakan bentuk komitmen masyarakat Minang dalam menyikapi persoalan tersebut secara elegan, bermartabat, dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre Rosiade, mengungkap perkembangan terbaru laporan terhadap pegiat media sosial Permadi Arya terkait dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumatera Barat atau etnis Minangkabau.

Andre menyebut pihaknya mendapat informasi bahwa Bareskrim Polri tengah mempersiapkan tim penyidik untuk menangani laporan yang telah dibuat DPP IKM.

"Kami sudah di-update oleh tim Departemen Hukum DPP Gerindra yang sudah bertemu dengan Bareskrim. Insya Allah proses laporan polisi kami berjalan, di mana tim Bareskrim sedang mempersiapkan tim penyidik yang akan disiapkan untuk memproses kasus ini," kata Andre kepada TribunPadang.com, Minggu (7/6/2026).

Meski demikian, Andre meminta seluruh masyarakat Minang, khususnya para perantau, untuk tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh merupakan bentuk komitmen masyarakat Minang dalam menyikapi persoalan tersebut secara elegan dan bermartabat.

"Kita tunggu saja dan kita percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian," ujarnya.

Baca juga: Update Kasus Abu Janda, Ketua IKM: Bareskrim Sedang Persiapkan Tim Penyidik

Laporan Terus Mengalir dari Berbagai Daerah

Andre mengatakan hingga saat ini dukungan terhadap langkah hukum tersebut terus mengalir dari berbagai daerah.

Tidak hanya DPP IKM, sejumlah pengurus wilayah dan daerah IKM di berbagai provinsi serta kabupaten dan kota juga telah melaporkan Abu Janda ke kepolisian.

"Teman-teman DPW IKM di berbagai provinsi dan juga DPD IKM di berbagai kota dan kabupaten terus melaporkan saudara Abu Janda ke pihak kepolisian di seluruh Indonesia," katanya.

Ia menilai kesamaan sikap tersebut menunjukkan masyarakat Minang telah bersepakat membawa persoalan itu ke ranah hukum, bukan melalui cara-cara yang dapat memicu konflik.

Masyarakat Minang Pilih Jalur Hukum

Andre menegaskan perantau Minang memilih jalur hukum karena percaya sistem hukum di Indonesia mampu memberikan keadilan.

"Kami mempercayai bahwa hukum di Indonesia berkeadilan dan kami percaya aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, akan menegakkan hukum secara seadil-adilnya dan akan memproses Abu Janda," ucapnya.

Menurut Andre, pelaporan yang dilakukan secara serentak di berbagai daerah juga menjadi bentuk kedewasaan masyarakat Minang dalam merespons pernyataan yang dianggap menyinggung harga diri masyarakat Sumbar dan etnis Minangkabau.

"Ini juga bagian komitmen masyarakat Minang untuk menghadapi Abu Janda secara elegan dan bermartabat serta mencegah tindakan-tindakan anarkis," katanya.

Baca juga: Jemaah Haji Bengkulu Tiba di BIM, 390 Orang Kloter PDG 03 Pulang Selamat dari Tanah Suci

Target Dilaporkan di Seluruh Wilayah Hukum Indonesia

Andre mengungkapkan jumlah laporan terhadap Abu Janda masih akan terus bertambah. Bahkan, DPP IKM menargetkan pelaporan dilakukan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

"Alhamdulillah sudah banyak DPW dan DPD IKM di berbagai provinsi melaporkan Abu Janda. Insya Allah kita akan laporkan di seluruh wilayah hukum Indonesia," tuturnya.

Kronologi Laporan DPP IKM ke Bareskrim

Sebelumnya, DPP IKM melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri pada 26 Mei 2026 terkait dugaan ujaran kebencian berbasis SARA terhadap masyarakat Sumatera Barat dan etnis Minangkabau.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim. Abu Janda dipersoalkan setelah menyebut istilah "barbar" saat menyinggung isu intoleransi yang dikaitkan dengan masyarakat Sumbar.

Baca juga: Jembatan Anduriang Segera Dibangun, Pemkab Padang Pariaman Ungkap Tahapan yang Berjalan

Mahyeldi Dukung Langkah Hukum IKM

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan dukungannya terhadap langkah DPP IKM yang melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumbar dan etnis Minangkabau.

Menurut Mahyeldi, pernyataan Abu Janda berpotensi memecah belah masyarakat dan harus disikapi secara serius oleh aparat penegak hukum.

"Kita sangat setuju Abu Janda dilaporkan. Saya kira ini suatu pernyataan-pernyataan yang memecah belah," kata Mahyeldi kepada TribunPadang.com.

Ia menilai pernyataan tersebut tidak pada tempatnya dan berpotensi menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat.

Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa.

Baca juga: Pemulung Pingsan dan Terjatuh ke Bandar Bakali Padang, Damkar Evakuasi Korban dari Bawah Jembatan

Menurutnya, setiap pihak harus menghormati kelompok lain dan menghindari pernyataan yang dapat memicu perpecahan.

"Siapa saja yang membuat pemusuhan dan perpecahan dari sikap serta tindakannya harus dihukum. Kita mendukung tokoh-tokoh Sumatera Barat yang melaporkan Abu Janda," tegasnya.

Mahyeldi menambahkan, kondisi toleransi di Sumatera Barat selama ini berjalan baik dan aman. Karena itu, ia menilai tudingan yang disampaikan Abu Janda tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

"Sumatera Barat ini aman-aman saja sekarang. Tidak ada suku bangsa yang intoleran seperti pernyataan dia," tutupnya.