Gubernur Sumbar Soroti Keterlibatan Oknum di Tambang Emas Ilegal Sijunjung, Minta Forkopimda Solid

“Bahkan kemarin saya minta lokasi itu ditutup, karena memang berisiko lagi. Supaya tidak menyebabkan korban-korban baru,” ujarnya.

Mahyeldi juga meminta para kepala daerah aktif memantau aktivitas tambang ilegal di wilayah masing-masing.

“Kita harapkan kepada bupati dan wali kota bisa mengecek bagaimana situasi tambang-tambang ilegal yang ada. Kan pasti mereka tahu, karena ada Kapolres, Forkopimda dan Dandim,” katanya.

Ia mengaku sebelumnya telah mengirim surat kepada para kepala daerah untuk melakukan edukasi terkait bahaya PETI.

“Makanya surat saya kepada bupati adalah bagaimana untuk mengedukasi. Itu sudah setahun yang lalu surat saya kepada bupati, dan kemudian apa yang dilakukan tolong dilaporkan. Tapi sampai sekarang belum semuanya,” ujarnya.

Saat ditanya soal permintaan khusus kepada Polda Sumbar terkait penindakan tambang ilegal, Mahyeldi menegaskan persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak.

Baca juga: Pemkab Solok Selatan Pacu Sinkronisasi Data Penduduk untuk Perkuat Program Daerah

“Karena ini pelanggaran undang-undang, itu tanggung jawab bersama. Dulu sudah kita rapatkan dan sudah kita bahas, bagaimana itu harus disikapi bersama,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, bencana tanah longsor terjadi di lokasi yang diduga menjadi area Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daerah Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Kamis (14/5/2026) siang.

Sebanyak sembilan orang dilaporkan tewas usai tertimbun longsor saat beraktivitas di lokasi tambang manual atau dompeng tersebut. Selain korban meninggal dunia, sejumlah korban lainnya juga mengalami luka-luka akibat insiden itu. (*)