Breaking News: Demo di Kantor Gubernur, BEM SI Sumbar Desak Bertemu Mahyeldi

Ringkasan Berita:

• Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar.
• Aksi massa dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap lambatnya pemulihan daerah pascabencana.
• Mahasiswa mendesak ketegasan regulasi dari pemprov untuk menjaga nilai-nilai adat dan agama.
• Mahasiswa menuding pemerintah terlalu bertele-tele dalam melakukan rekonstruksi jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

TRIBUNPADANG.COM,PADANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (18/5/2026) siang.

Aksi massa dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap lambatnya pemulihan daerah pascabencana.

Para mahasiswa menilai pemerintah daerah gagap dalam menangani perbaikan infrastruktur yang krusial bagi hajat hidup orang banyak.

Pantauan Reporter TribunPadang.com, Arif Ramanda sekitar pukul 15.10 WIB gelombang massa datang dengan membawa berbagai atribut aksi.

Tampak spanduk-spanduk kecaman dibentangkan di sepanjang pagar pembatas Kantor Gubernur guna menarik perhatian publik dan pemangku kebijakan.

Baca juga: Abaikan Laporan Tambang Andesit Warga Kasang, Gubernur Sumbar Dilaporkan ke Ombudsman

Tulisan di spanduk-spanduk tersebut sarat akan kritik menohok. Di antaranya berbunyi "Gelap Gulita Pendidikan Indonesia" dan "Rakyat Tinggal Puing, Pejabat Tinggal Posting," yang menyindir gaya komunikasi pejabat di media sosial yang dianggap tidak berempati pada penderitaan korban bencana.

Situasi di sekitar kompleks Kantor Gubernur Sumbar pun tampak dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Puluhan petugas kepolisian dikerahkan untuk membuat barikade dan memastikan jalannya aksi penyampaian aspirasi ini tidak berujung anarkis.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Farhan, dalam orasinya menegaskan bahwa kedatangan mereka hari ini membawa beban moral dari masyarakat Sumbar.

Ia menggarisbawahi ada empat poin tuntutan utama yang wajib direspons segera oleh pemerintah provinsi.

Baca juga: Ayah Kandung di Padang Aniaya Balita 2 Tahun: Korban Dipukul, Digigit, hingga Terkena Air Panas

Tuntutan pertama yang disuarakan menyangkut keresahan sosial mengenai indikasi perilaku penyimpangan LGBT di ranah Minang.

Mahasiswa mendesak ketegasan regulasi dari pemprov untuk menjaga nilai-nilai adat dan agama.

Poin kedua sekaligus yang paling krusial adalah lambannya penanganan infrastruktur pascabencana.

Mahasiswa menuding pemerintah terlalu bertele-tele dalam melakukan rekonstruksi jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam beberapa waktu lalu.

Selain itu, lesunya roda perekonomian di Sumatera Barat juga menjadi sorotan tajam dalam poin ketiga tuntutan mereka. BEM SI menilai pertumbuhan ekonomi lokal mandek dan belum mampu bangkit secara signifikan untuk menyejahterakan masyarakat bawah.