Pemkab Solok Selatan Validasi 4.000 Calon Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik agar Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Solok Selatan kebagian 4.000 sambungan listrik gratis dari Kementerian ESDM.
• Pemkab temukan data penerima BPBL tak lagi tinggal di nagari setempat.
• Wali nagari diminta validasi ulang warga calon penerima bantuan listrik.
• PLN ungkap banyak calon penerima gugur karena NIK dan domisili bermasalah.
• Warga lolos verifikasi bakal dapat listrik 900 VA dan token gratis.

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, kini tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pendataan warga calon penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Upaya ini dilakukan guna memastikan kuota jumbo sebanyak 4.000 sambungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tepat sasaran dan terserap maksimal.

Besarnya alokasi untuk Solok Selatan terbilang signifikan. Wilayah ini mengantongi separuh dari total kuota Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 8.000 sambungan.

Namun, di balik peluang besar tersebut, terselip tantangan klasik mengenai akurasi basis data kependudukan yang menjadi syarat mutlak penyaluran bantuan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Solok Selatan, Taufik Effendi, mengungkapkan bahwa sumber data utama penerima BPBL berasal dari Data Terpadu Swasembada Energi Nasional (DTSEN).

Baca juga: Pelajar SMA Tewas Tenggelam di Pemandian Lubuk Bonta Padang Pariaman, Jasad Terjepit Celah Batu

Kendati demikian, dalam proses verifikasi di lapangan, pemerintah daerah menemukan sejumlah anomali yang berpotensi menghambat distribusi.

Taufik menjelaskan, berdasarkan laporan dari para wali nagari (kepala desa), ditemukan data penduduk yang tercantum dalam basis data namun secara faktual tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya celah antara data administratif pusat dengan kondisi riil di tingkat akar rumput.

"Kami menyadari bahwa basis data BPBL ini memang tidak bisa dipastikan akurat seratus persen. Oleh karena itu, validasi ulang menjadi langkah krusial agar bantuan ini tidak salah alamat," ujar Taufik dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Langkah proaktif diambil Pemkab Solok Selatan dengan menginstruksikan seluruh wali nagari untuk menyisir kembali warganya.

Baca juga: 4 Bulan Buron, Pencuri di Dharmasraya Beraksi dengan Modus Dorong Motor Diringkus Polisi

Proses verifikasi ini tidak hanya sekadar mencoret data yang tidak valid, tetapi juga membuka ruang bagi pengusulan baru bagi masyarakat miskin yang selama ini luput dari pendataan.

Setiap hasil verifikasi di tingkat nagari wajib dituangkan dalam berita acara resmi. Dokumen ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah kabupaten untuk mengusulkan tambahan kuota ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang belum menikmati aliran listrik.

Pemerintah daerah berharap, melalui skema usulan tambahan ini, seluruh kantong kemiskinan yang belum teraliri listrik dapat tertangani.

Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga ke pelosok desa yang sulit dijangkau secara mandiri oleh masyarakat.

Di sisi lain, Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku eksekutor teknis di lapangan juga mulai bergerak.

Baca juga: Masuki Hari Ketiga, Pencarian Bocah Terseret Arus di Pantai Buayo Putiah Pessel Masih Nihil