DPRD Padang Soroti Polemik Petugas Perlintasan Sebidang, Minta Jalur Liar Segera Ditutup

Ringkasan Berita:

• DPRD Kota Padang menanggapi polemik sempat dihentikannya petugas penjagaan perlintasan sebidang kereta api di Sumatera Barat.
• DPRD meminta instansi terkait untuk inventarisasi seluruh perlintasan sebidang yang ada di wilayah Kota Padang untuk menentukan perlintasan yang wajib ditutup atau tidak.
• DPRD Padang siap memberikan dukungan penuh terhadap instansi terkait untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak kecelakaan di jalur kereta api.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - DPRD Kota Padang menanggapi polemik sempat dihentikannya petugas penjagaan perlintasan sebidang kereta api di Sumatera Barat. Komisi III DPRD Padang menegaskan keberadaan petugas di perlintasan resmi sangat penting untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mengatakan persoalan yang sempat mencuat bukan pada keberadaan petugas, melainkan terkait pembiayaan operasional mereka.

“Dinas Perhubungan merupakan mitra kami. Persoalan yang sempat ramai itu terkait petugas yang belum dibayarkan,” kata Helmi, Sabtu (9/5/2026).

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, pemerintah pusat melalui balai dan Kementerian Perhubungan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan petugas penjaga perlintasan sebidang hingga Desember 2026.

Baca juga: Pohon Kelapa Timpa Ruang Guru SDN 12 Padang Besi, Rusak Atap Bangunan dan Satu Laptop

“Alhamdulillah, ada kepastian anggaran tetap dibayarkan sampai akhir 2026. Ini tentu menjadi kabar baik karena petugas dapat kembali menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Skema Pembayaran Berubah

Namun demikian, Helmi mengingatkan bahwa untuk tahun anggaran 2027 skema pembiayaan akan berubah. 

Melalui nota kesepahaman yang disiapkan, beban pembiayaan nantinya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing, yakni Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi seluruh perlintasan sebidang yang ada di wilayah Kota Padang.

Ia meminta Dinas Perhubungan Kota Padang mendata secara rinci jumlah perlintasan resmi dan perlintasan yang tidak terdaftar.

“Perlintasan yang resmi harus diinventarisir. Sementara yang liar atau tidak terdaftar, saran kami dari Komisi III DPRD Kota Padang agar ditutup,” katanya.

Baca juga: Diduga Terjatuh ke Saluran Irigasi, Warga Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia Pagi Ini

Helmi menilai keberadaan perlintasan liar berpotensi membahayakan masyarakat, terutama jika jaraknya terlalu rapat dan tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan perkeretaapian.

“Tidak mungkin setiap kawasan perumahan dibuat perlintasan sebidang. Ada jalan kolektor, ada regulasinya. Ini harus diperhatikan demi keselamatan bersama,” ujarnya.

Berikan Dukungan Penuh demi Keselamatan

Ia menambahkan, apabila Dinas Perhubungan mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung operasional pos penjagaan di perlintasan resmi, DPRD siap memberikan dukungan.

“Sepanjang itu resmi dan untuk kepentingan orang banyak, kami di Komisi III tentu akan memberikan support dan dukungan demi keamanan serta keselamatan bersama,” katanya.

Kembali Bertugas

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Syani, memastikan sebanyak 165 petugas penjaga perlintasan sebidang di Sumatera Barat kini telah kembali bertugas.