WFH ASN Tiap Jumat untuk Hemat Energi, Pakar Unand Ingatkan Risiko Turunnya Layanan Publik

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menerapkan WFH bagi ASN sebagai upaya penghematan energi.
• Pakar Kebijakan Publik Unand, Aidinil Zetra, menilai kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam di semua daerah.
• WFH akan efektif jika diterapkan di wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi.
• Di daerah seperti Sumatera Barat, penerapan WFH perlu dilakukan secara selektif.
• Penurunan kualitas pelayanan publik dapat berdampak luas, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat hingga terganggunya pertumbuhan ekonomi.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya penghematan energi menuai beragam tanggapan. Pakar Kebijakan Publik Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra, menilai kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam di semua daerah.

Menurut Aidinil, WFH akan efektif jika diterapkan di wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi seperti DKI Jakarta dan daerah penyangga seperti Bogor serta kawasan pinggiran kota lainnya.

“Untuk beberapa daerah itu memang efektif, terutama daerah yang ASN-nya jauh dari tempat tinggal dan memicu kemacetan lalu lintas. Di daerah seperti itu, work from home bisa membantu mengurangi beban transportasi dan konsumsi energi,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (1/4/2026).

Tantangan Pelayanan Publik di Daerah

Namun demikian, ia mengingatkan tidak semua daerah memiliki karakteristik yang sama. Di daerah seperti Sumatera Barat, penerapan WFH perlu dilakukan secara selektif, terutama pada organisasi yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Ada organisasi publik yang tugas dan fungsinya pelayanan langsung. Ini harus betul-betul selektif. Jangan sampai demi efisiensi energi dan anggaran, justru pelayanan publik menurun,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tunggu Juknis Terkait WFH ASN Setiap Jumat

Aidinil menegaskan, penurunan kualitas pelayanan publik dapat berdampak luas, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat hingga terganggunya pertumbuhan ekonomi.

“Kalau pelayanan terganggu, potensi distrust masyarakat meningkat. Bahkan bisa berdampak pada aktivitas ekonomi, karena banyak layanan publik yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi,” jelasnya.

Risiko Penyalahgunaan dan Pentingnya Komitmen

Ia juga menyoroti potensi penyimpangan dalam implementasi kebijakan WFH, terutama jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Apalagi dengan skema WFH setiap hari Jumat, yang berpotensi dimanfaatkan sebagai momen long weekend.

“Kalau komitmen ASN tidak jelas, ini bisa berbalik arah. Jumat WFH, lalu Sabtu-Minggu libur, bisa dianggap long weekend. Akhirnya malah meningkatkan mobilitas dan konsumsi energi,” ujarnya.

Baca juga: Aturan WFH ASN Tiap Jumat, Pemprov Sumbar Tunggu Surat Resmi dari Pusat

Untuk itu, Aidinil menekankan pentingnya komitmen ASN dalam menjalankan tugas dari rumah, serta penguatan sistem pengawasan oleh pimpinan masing-masing instansi.

“ASN harus bekerja sama seperti di kantor. Jam kerja tetap, tidak boleh meninggalkan tempat, dan harus fokus. Ini perlu didukung sistem presensi yang jelas dan pengawasan melekat,” katanya.

Urgensi Infrastruktur Teknologi dan Pengawasan Digital

Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan infrastruktur teknologi yang memadai guna mendukung pelayanan publik secara daring.

Menurutnya, kualitas layanan online harus minimal setara, bahkan lebih baik dibandingkan layanan tatap muka.

“Perlu aplikasi pelayanan yang benar-benar siap. Pengalaman saat pandemi Covid-19 bisa jadi pelajaran, karena banyak layanan yang terganggu akibat infrastruktur yang belum siap,” ujarnya.

Baca juga: Wujudkan Transparansi, Pemkab Sijunjung Serahkan Laporan Keuangan ke BPK RI Perwakilan Sumbar

Aidinil juga menyarankan penggunaan teknologi seperti GPS dan video call untuk memastikan ASN tetap berada di lokasi kerja selama jam dinas.