Pemprov Sumbar

Lewat Pantun, Gubernur Sumbar Minta Mendagri Tak Potong Anggaran TKD: Kembalikan Lagi

"Dana transfer kalau bisa tak jadi dipotong. Jangan dipotong dulu, kembalikan lagi," ucap Mahyeldi.

Tayang:
Penulis: Muhammad Iqbal | Editor: Rezi Azwar
TribunPadang.com/Muhammad Iqbal
RAPAT KOORDINASI PASCABENCANA- Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat memaparkan terkait bencana di Sumbar, di Aula Gubernur, Selasa (13/1/2026). Mahyeldi meminta anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tidak dipotong ke Mendagri Tito Karnavian lewat pantun. 

Ringkasan Berita:
  • Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menghadiri rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar.
  • Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
  • Dalam kegiatan itu, Gubernur Sumbar sempat menyampaikan pantun berisi terkait anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tidak dipotong untuk penanganan bencana di Sumbar.
  • Kebutuhan pascabencana memakan biaya yang cukup banyak, salah satunya untuk memastikan kehidupan yang layak bagi para korban.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan pantun bernuansa kritik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebijakan dana transfer ke daerah, saat acara di Aula Gubernuran, Selasa (13/1/2026).

"Dulu jualannya rebus Indomie, kini bergeser ke dagangan kelontong, saya meminta kepada bapak Mendagri, dana transfer jangan dipotong," ujar Mahyeldi Ansharullah.

Usai pantun tersebut dilontarkan Mahyeldi, sambutan tepuk tangan dan gelak tawa pecah di dalam Aula Gubernuran.

Baca juga: Gubernur Sumbar Usulkan Pembatalan Pemotongan TKD 2026 ke Pemerintah Pusat

Mendagri Tito juga terlihat menyambut dengan gelak tawa, sembari memberikan tepuk tangan.

Pasalnya, Mahyeldi meminta agar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tidak dipotong untuk penanganan bencana di Sumbar.

Sama-sama diketahui, TKD Provinsi Sumbar juga ikut dipotong lantaran efisiensi anggaran.

Diketahui, Mendagri datang ke Padang untuk menghadiri rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar.

Baca juga: Mendagri Tito Pimpin Rakor Pascabencana Sumbar, Bahas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dimana bencana banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumbar pada akhir November 2025.

Akibat bencana hidrometerologi tersebut meluluhlantakkan permukiman warga, fasilitas umum, dan jatuhnya ratusan korban jiwa.

"Dana transfer kalau bisa tak jadi dipotong. Jangan dipotong dulu, kembalikan lagi," ucap Mahyeldi, usai menyampaikan pantunnya sembari tersenyum.

Saat ini ujar Mahyeldi, sebanyak 16 kabupaten dan kota di Sumbar dihantam bencana sejak akhir November 2025 lalu.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Ungkap Korban Meninggal Bencana Sumbar Tembus 264 Orang, 72 Masih Hilang

Dampak bencana terhadap Provinsi sumbar ini, terjadi secara luas, dengan tingkat yang bervariasi.

Alhasil, kebutuhan pascabencana memakan biaya yang cukup banyak.

Salah satunya untuk memastikan kehidupan yang layak bagi para korban.

"Kami butuh banyak bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini," terangnya.

Sumber: Tribun Padang
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved