APBD 2026 Menyusut, Dharmasraya Perketat Anggaran Demi Pendidikan dan Ekonomi Lokal

Pemotongan TKD membuat porsi belanja wajib tampak mendominasi total APBD. Dengan kata lain, persentase belanja pegawai meningkat karena pendapatan menurun, bukan karena belanja pegawai dinaikkan.

Selain itu, Bupati menegaskan bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditunda, karena terkait dengan hak ASN, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan aparat layanan publik.

Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menunda pembayaran belanja pegawai. Karena itu, ketika transfer pusat dipotong, ruang fiskal untuk pembangunan otomatis menyempit.