APBD 2026 Menyusut, Dharmasraya Perketat Anggaran Demi Pendidikan dan Ekonomi Lokal

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berani bertindak tegas agar APBD benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat dan tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi.

Pada sektor pendidikan, pemerintah justru memperkuat alokasinya meskipun fiskal daerah tertekan akibat pemotongan dana transfer pusat.

Baca juga: Pemkab Dharmasraya Buka Pendaftaran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Tahun 2025

Dharmasraya menjadi salah satu dari 105 lokasi nasional yang menjalankan pembangunan Sekolah Rakyat, diperuntukkan bagi anak-anak tidak mampu dengan sistem asrama dan layanan gizi yang ditanggung negara.

Selain program pendidikan gratis, pemerintah menyiapkan Beasiswa Dharmasraya Juara berbasis STEM untuk memperkuat daya saing generasi muda dalam bidang sains, teknologi, matematika, dan rekayasa.

Program ini sejalan dengan target peningkatan skor PISA nasional dan mendorong terciptanya tenaga kerja dengan kompetensi global.

Akses pendidikan digital juga diperluas melalui penyediaan internet gratis bagi wilayah blankspot, sehingga kualitas pendidikan tidak hanya bertumpu pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada pemerataan akses teknologi.

Pemerintah meyakini bahwa transformasi pendidikan harus berbasis pemerataan akses belajar, baik di ruang kelas maupun melalui jaringan digital.

Di sektor ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk menanggulangi stunting, tetapi juga dikelola sebagai penggerak ekonomi lokal.

Jika pasokan bahan pangan diserap dari petani, peternak, dan UMKM Dharmasraya, maka perputaran ekonomi daerah dapat mencapai Rp31,6 miliar per bulan atau Rp380 miliar per tahun.

Untuk menjamin kemandirian pasokan pangan, pemerintah menjalankan program One Village One Product (OVOP) yang memfokuskan delapan komoditas strategis: ayam KUB, sapi, ikan, jagung, telur, beras, kambing, dan pakan.

Program ini juga melibatkan pemuda desa sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mendorong hilirisasi pangan lokal.

Annisa menjelaskan bahwa program OVOP berpotensi menahan hingga Rp600 miliar uang masyarakat Dharmasraya yang selama ini keluar untuk membeli kebutuhan pangan dari luar daerah, apabila seluruh pasokan dapat dipenuhi oleh petani dan UMKM lokal.

Untuk memastikan pembiayaan pembangunan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat, daerah akan menerapkan strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak daerah, pembentukan BUMD di sektor pertanian, pangan, dan pertambangan, hilirisasi usaha pertanian seperti RMU dan pabrik pakan, serta pembukaan Samsat Nagari untuk memperluas basis wajib pajak.

Bupati menegaskan bahwa strategi tersebut merupakan komitmen untuk menjadikan APBD Dharmasraya 2026 sebagai instrumen pembangunan nyata yang memperkuat pendidikan, menggerakkan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan.

Bupati menjelaskan bahwa belanja pegawai terlihat besar bukan karena adanya pemborosan atau kenaikan gaji aparatur, tetapi akibat penurunan signifikan dalam Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.